Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Pasuruan, Swa News – Sejumlah kiai sepuh dan ulama dari berbagai daerah berkumpul di Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (8/11/2026).
Pertemuan tertutup tersebut digelar untuk membahas perkembangan situasi nasional, terutama mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
Pertemuan yang disebut diikuti sekitar 41 ulama dan kiai tersebut berlangsung hampir tiga jam. Sejumlah tokoh yang terlihat hadir di antaranya mantan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, KH Ubaidillah Shodaqoh, KH Agoes Ali Masyhuri, KH Idris Hamid, serta KH Muhibbul Aman Aly.
Menurut KH Muhibbul Aman Aly, para kiai merasa perlu menyampaikan sikap atas perkembangan persoalan bangsa, terutama terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara.
Ia mengatakan, persoalan tersebut bukan perkara biasa karena menyangkut amanah kekuasaan, keselamatan kepemimpinan nasional, kewibawaan negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.
Hasil musyawarah tersebut menghasilkan lima seruan kebangsaan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo dan seluruh penyelenggara negara.
- Menolak pengkhianatan amanah negara. Para kiai menolak segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan perangkat negara untuk kepentingan yang melanggar hukum.
- Mendorong Prabowo bertindak tegas. Presiden diminta mengambil langkah tegas untuk memulihkan kewibawaan dan menjaga keutuhan pemerintahan.
- Mengusut tuntas kasus penyadapan. Aparat penegak hukum didesak mengusut perkara tersebut secara terbuka, profesional, adil, dan tanpa pandang bulu, siapa pun pihak yang terlibat.
- Menjaga kepemimpinan nasional. Para kiai menyerukan penguatan kepemimpinan nasional yang sah berdasarkan konstitusi demi keselamatan negara.
- Menjaga persatuan masyarakat. Seluruh elemen bangsa diajak menjaga ketenteraman, tidak menyebarkan prasangka, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum teruji kebenarannya.
Para kiai berharap lima seruan tersebut dapat menjadi panduan moral bagi Presiden dan para pengambil kebijakan dalam menyikapi persoalan nasional. Mereka juga mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan negara merupakan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok. [M]
Penulis: M. Mudzakir
Editor: Imam A. Hanifah
