Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News – Suara pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian kencang menggema di Kompleks Parlemen Senayan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan kasasi terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
Menurut Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, legitimasi Gibran secara praktis telah gugur akibat sejumlah persoalan, mulai dari proses yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023, dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu 2024, hingga persoalan bukti penyetaraan ijazah SMA.
“Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, baik dari aspek usia maupun ijazah, ternyata tidak dipenuhi,” ujarnya.
Desakan publik untuk memakzulkan Gibran disebut semakin menguat. Aksi penyegelan Istana Wakil Presiden pada 9 November 2026 turut menjadi salah satu bentuk tekanan publik. Di parlemen, sejumlah fraksi juga mulai membahas kemungkinan penggunaan hak-hak konstitusional DPR untuk menindaklanjuti desakan tersebut.
Kini, sejumlah politisi DPR tengah mengupayakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Menurut politisi PKS Mulyanto, mekanisme HMP merupakan opsi yang paling realistis dan memiliki landasan hukum.
“Walaupun belum ditetapkan secara formal oleh fraksi-fraksi di DPR, dorongan untuk menempuh mekanisme HMP dinilainya kian menguat… Saya kira satu minggu ke depan akan menjadi masa yang menentukan,” ungkapnya.
Selain HMP, penggunaan Hak Angket juga tengah dibahas oleh sejumlah fraksi lain, seperti PKB, NasDem, dan Golkar. Menurut politisi NasDem Sugeng Suparwoto, partainya masih merapikan konsolidasi internal sebelum menentukan sikap resmi terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.
“Betul hak angket adalah hak individual, 25 orang tanda tangan, tetapi kita tentu dalam proses-proses politik semuanya harus juga melalui mekanisme dan tata kelola politik yang baik,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi telah menerima berkas aduan tersebut. Namun, DPR belum dapat memprosesnya secara kelembagaan karena masih dalam masa reses hingga 8 November 2026.
“Pimpinan DPR juga masih menunggu salinan resmi putusan MA sebelum melangkah sesuai mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945,” jelasnya.
Penulis: Abdurrahman
Editor: Imam A. Hanifah
