Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Swa News – Kekhawatiran terhadap pasokan listrik di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) meningkat setelah muncul laporan menipisnya stok batu bara di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi keandalan pasokan listrik jika tidak segera diatasi.
Sejumlah daerah di Pulau Jawa dilaporkan mulai mengalami pemadaman listrik bergilir dalam beberapa hari terakhir. Langkah tersebut disebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik di tengah keterbatasan cadangan energi pembangkit.
Sumber internal PLN yang enggan disebutkan identitasnya menyebut sistem kelistrikan masih terkendali meski pemadaman mulai dilakukan.
“Belum blackout, tapi terpaksa dilakukan pemadaman bergilir di Pulau Jawa demi pemerataan energi yang tersedia,” ujarnya, Rabu, 10 Juni 2026.
Sederet Pemadaman Listrik di Jawa Madura dan Bali dalam Seminggu Terakhir
Dampak pemadaman dilaporkan dirasakan warga di berbagai wilayah Pulau Jawa. Sejumlah pelanggan mengaku mengalami gangguan listrik selama beberapa jam yang menghambat aktivitas sehari-hari.
Di Jawa Tengah, gangguan pasokan listrik dilaporkan terjadi di sejumlah kawasan di Kota Semarang, Kota Tegal, dan Boyolali. Mengutip Espos, pemadaman juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya. Sementara itu, RMOL Jateng melaporkan gangguan pasokan listrik terjadi di wilayah Magelang, Temanggung, dan Purwakarta.
Dalam keterangannya, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah dan DI Yogyakarta mengakui melakukan penghentian sementara aliran listrik secara terbatas di sejumlah lokasi. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan listrik bagi masyarakat di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Di Jawa Timur, pemadaman mulai terjadi sejak Selasa, 9 Juni 2026, di sejumlah kawasan Kota Malang. Pada Rabu, 10 Juni 2026, pemadaman meluas ke Kota Batu dan Kabupaten Malang. Selanjutnya, gangguan pasokan listrik juga dilaporkan terjadi di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo sejak Kamis, 11 Juni 2026.
Selain itu, pemadaman juga dilaporkan terjadi di Jember, Bangkalan, Tulungagung, dan sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur.
Sementara di Jawa Barat, berdasarkan pengumuman PLN, terdapat 14 wilayah yang terdampak pemadaman bergilir sejak 6 Juni 2026. Wilayah tersebut antara lain Bandung, Bekasi-Cikarang, Sukabumi, Tasikmalaya, Cirebon, Cianjur, Majalaya, serta sejumlah daerah lainnya.
Relawan Listrik untuk Negeri Ungkap Data Stok Batubara PLN hanya untuk 12 Hari
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi potensi krisis kelistrikan yang lebih luas.
“Presiden pasti tahu listrik ini kebutuhan sangat vital. Butuh langkah cepat dan strategis untuk menangani krisis listrik, khususnya di Pulau Jawa. Karena kalau tidak cepat ditangani, bisa lumpuh Pulau Jawa,” kata Yudhistira di Jakarta.
Menurut data yang dihimpun organisasinya, cadangan batu bara di sejumlah PLTU milik PLN Group maupun pembangkit swasta independen (IPP) berada pada level mengkhawatirkan. Beberapa pembangkit disebut hanya memiliki stok untuk operasional sekitar 11 hingga 12 hari.
“Stoknya sangat-sangat tipis. Untuk PLTU PLN Group hanya punya stok batu bara sekitar 12 hari lagi untuk beroperasi dan stok di PLTU IPP hanya tinggal 11 hari. Padahal jika berbicara tentang Perdir PLN, harusnya stok itu tidak boleh di bawah 26 hari,” ujarnya.
Yudhistira juga mengingatkan adanya potensi defisit daya pada sistem kelistrikan Jamali apabila pasokan energi primer tidak segera diperkuat.
“Informasinya, sistem kelistrikan untuk Jamali defisit sampai 750 MW dan nanti malam pada saat beban puncak akan defisit mencapai 1.500 MW. Sangat berbahaya, pasti banyak yang terganggu,” katanya.
Selain berdampak pada rumah tangga, kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu sektor industri, dunia usaha, hingga UMKM. Karena itu, pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sektor kelistrikan nasional agar pasokan energi tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
