Kritik Klaim Keberhasilan 1 Tahun Yes-Dirham Pimpin Lamongan
Oleh: Nukman Suhadi
Tepatnya pada 20 Februari 2025 kemarin, merupakan peringatan setahun pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, Yuhronur Efendy–Dirham Akbar Aksara, yang populer disapa Yes-Dirham. Pelantikan setahun lalu tersebut juga bersamaan dengan transisi kepemimpinan nasional, peralihan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subiyanto, yang kala itu mengusung kebijakan krusial berupa efisiensi anggaran secara menyeluruh.
Baca JugaArtikel Terkini Lainnya
Akibat kebijakan tersebut, menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan, berdampak pada Yes-Dirham ketika mengawali tugas kepemimpinannya. Akibatnya, terjadi defisit Tahun Anggaran (TA) 2025. Padahal, saat itu juga terdapat tuntutan pemenuhan kebutuhan belanja rutin, pembangunan infrastruktur, serta kebutuhan realisasi janji kampanye.
Antara Prestasi dan Stagnasi
Menjadi pertanyaan publik terkait jargon Yes-Dirham “Menjaga Amanah, Menuntaskan yang Tertunda” dalam kampanye satu tahun lalu. Sebab hingga kini masih menyisakan sejumlah permasalahan krusial.
Perjalanan satu tahun Yes-Dirham telah dipublikasikan melalui berbagai kanal berita, baik media cetak, online, maupun media sosial yang berafiliasi dengan pemerintah. Semua menjabarkan berbagai capaian kinerja yang kemudian dikorelasikan dengan prestasi satu tahun kepemimpinan.
Mulai dari penyerapan ribuan tenaga kerja, mencetak ratusan wirausaha muda, puluhan UMKM naik kelas, sebanyak 49 produk menembus pasar ekspor, 474 KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) telah berbadan hukum, produksi padi mencapai 1.335.099 ton, produksi perikanan sebanyak 129.790 ton, penyaluran 7.598 beasiswa mulai jenjang SD hingga S2, aktivasi RSUD Ki Ageng Brondong, kemantapan jalan kabupaten yang mencapai 60 persen, penyaluran 20.135 bantuan untuk bencana banjir, destinasi wisata yang menghasilkan hampir empat juta wisatawan, hingga penyaluran program MBG untuk berbagai lembaga dan jenjang pendidikan.
Namun kemudian muncul pikiran kritis yang menyampaikan data berbeda. Masih adanya kesulitan publik Lamongan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan UMK, masih cukup banyak UMKM yang belum tersentuh pembinaan, serta struktur pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kisaran angka 30 persen.
Selain itu, masalah kesenjangan dan tingkat kemiskinan belum tuntas. Masih adanya beberapa sekolah milik pemerintah yang menarik pungutan dengan dalih infak. Belum lagi angka putus sekolah yang masih diabaikan, belum adanya sistem pengendalian banjir tahunan yang hingga kini masih melanda beberapa desa, kualitas RSUD Ki Ageng Brondong yang dinilai kalah bersaing dengan rumah sakit swasta di sekitarnya, serta minimnya perbaikan infrastruktur jalan berlubang yang telah memakan banyak korban kecelakaan.
Butuh Kerja Nyata
Publik Lamongan juga masih meragukan rancangan APBD 2026 terkait proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3.074.112.400.900,- dan belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp3.149.406.518.500,-. Terlebih jika melihat kondisi Lamongan saat ini yang masih menyisakan banyak persoalan.
Upaya menjawab kritik dan evaluasi publik tersebut tentu membutuhkan praksis perbaikan kinerja serta sumber daya modal yang besar untuk pencapaian janji politik masa kampanye. Padahal saat ini Pemerintah Lamongan juga masih dihadapkan pada permasalahan fiskal.
Meskipun pemerintah berasumsi bahwa fiskal tahun 2026 akan semakin kuat, namun jika menggunakan parameter asumsi BPKAD terkait defisit Rp10 miliar pada Tahun Anggaran 2025, maka kemungkinan Kabupaten Lamongan masih akan menghadapi tekanan anggaran dalam APBD 2026. Apalagi salah satu indikator makro terkait dampak pengurangan transfer pusat ke daerah masih terus berlangsung.
Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama PDM Lamongan
