Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News – Secara resmi, Google telah menghapus 19.373 akun YouTube yang menyebarkan konten berbahasa Indonesia berisi pujian terhadap pemerintah beserta kebijakannya secara terkoordinasi sepanjang Juli hingga September 2026.
Menurut laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026, penutupan dilakukan dalam tiga tahap untuk memberantas jaringan akun yang tidak hanya memuji pemerintah, tetapi juga menyerang pihak-pihak yang melontarkan kritik terhadap pemerintah.
“Kami menghentikan 10.134 channel YouTube sebagai bagian dari investigasi berkelanjutan kami terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang terkait dengan Indonesia. Kampanye tersebut membagikan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dan mengkritik para pengkritik pemerintah Indonesia,” ungkap tim Trust & Safety Google.
Penindakan ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penghapusan jaringan akun penggiring opini terbanyak sepanjang kuartal III 2026. Namun, hingga kini Google belum mengungkap pihak di balik sejumlah akun tersebut.
Siapa Otak di Balik Akun-Akun Itu?
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mendesak Google untuk memberikan penjelasan terbuka terkait penghapusan lebih dari ribuan kanal YouTube yang disebut terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia tersebut.
Namun, Komdigi menilai laporan Google belum cukup rinci. Rincian yang dimaksud antara lain kategori akun yang diblokir, jenis pelanggarannya, hingga dasar Google menghubungkan jaringan tersebut dengan Indonesia.
Meski demikian, Komdigi mendukung pemberantasan manipulasi informasi di ruang digital. Akan tetapi, Komdigi menilai penindakan berskala besar wajib dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, seimbang, dan adil. Menurut Komdigi, temuan sebesar itu perlu dibuktikan secara jelas agar tidak memicu salah atribusi atau salah tafsir di masyarakat.
Komdigi juga menegaskan bahwa setiap warga berhak menyampaikan pendapat secara setara, baik sebagai pendukung maupun penentang pemerintah. [A]
Penulis: Abdurrahman
Editor: Imam A. Hanifah

















