Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
JAKARTA, Swa News — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengetok palu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU).
Keputusan krusial ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Sebagaimana dilangsir dari laporan Kompas.com, regulasi ini dirancang untuk memperkuat mekanisme pemulihan aset hasil kejahatan demi kepentingan negara dan masyarakat luas.
Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin jalannya rapat paripurna tersebut langsung meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir.
“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” tanya Puan yang kemudian disambut seruan setuju secara serentak oleh para peserta rapat.
Pengesahan ini menandai berakhirnya proses panjang pembahasan legislasi yang diharapkan mampu memberikan efek jera maksimal bagi para pelaku tindak pidana ekonomi.
Sebelum dibawa ke tingkat paripurna, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melaporkan bahwa Panitia Kerja (Panja) telah menuntaskan pembahasan terhadap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya mencakup 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Regulasi ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga diperluas ke ranah penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi, seperti investasi ilegal dan perdagangan saham fiktif yang merugikan banyak pihak.
Undang-Undang ini memuat sepuluh poin utama substansi, mulai dari penegasan prinsip akuntabilitas hingga perlindungan hak asasi manusia. Salah satu aspek yang paling disorot adalah mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana (non-conviction based asset forfeiture) yang meliputi penelusuran, pemblokiran, hingga penyitaan aset secara profesional.
Dengan adanya payung hukum ini, pemerintah dan aparat penegak hukum kini memiliki landasan kuat untuk memastikan bahwa harta hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada korban atau dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.
Foto Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Foto : Istimewa Via Humas UMM



















Comments 1