Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Yogyakarta, Swa News– Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., melontarkan kritik keras terkait tewasnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Para korban yang dipersiapkan menjadi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) itu meregang nyawa saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil).
Pria yang akrab disapa Gus Hilmy ini menilai, kematian beruntun para peserta seleksi tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang dipicu oleh kelalaian fatal pihak penyelenggara akibat memaksakan metode pelatihan yang salah kaprah.
“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Belasungkawa terdalam saya haturkan untuk keluarga kelima korban. Tolong, hentikan dulu programnya, serta lakukan investigasi. Kematian kelima calon manajer ini sangat tidak masuk akal. Ini kelalaian fatal dan kesalahan sistem rekrutmen perusahaan yang menumbalkan nyawa manusia,” tegas Gus Hilmy lewat keterangan tertulisnya, Minggu (28/6/2026).
Salah Kaprah Pendekatan Militer untuk Urusan Sipil
Senator yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan di Komite II DPD RI ini mempertanyakan urgensi pendekatan fisik ekstrem ala militer bagi para calon manajer koperasi. Menurutnya, tugas utama mereka ke depan adalah mengelola manajerial bisnis, tata niaga, dan sumber daya manusia, bukan bertempur di medan perang.
Gus Hilmy yang juga menjabat sebagai Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menekankan bahwa institusi ekonomi akar rumput seperti KDMP membutuhkan tenaga profesional yang ahli di bidang pemasaran dan manajemen, bukan ketahanan fisik di luar batas kemanusiaan.
“Logikanya sederhana, kalau urusannya soal jualan dan memajukan unit usaha koperasi, mestinya yang dicari dan dilatih adalah mereka yang ahli manajemen atau ahli jualan. Mau mencetak manajer koperasi tapi pendekatannya kemiliteran, ini sangat jauh dari esensi tata niaga,” imbuh Ketua Bidang Ukhuwah MUI DIY tersebut.
Gus Hilmy Tuntut Audit Medis dan Desak Kemnaker Turun Tangan
Lebih jauh, Gus Hilmy mengendus adanya kejanggalan serius dalam prosedur kelayakan fisik (screening kesehatan) sebelum para peserta diterjunkan ke lapangan. Ia mempertanyakan apakah pihak KDMP melampirkan syarat rekam medis yang ketat sebelum melakukan latihan fisik ekstrem tersebut.
Jika syarat medis dasar diabaikan, Gus Hilmy menyebut tindakan manajemen korporasi bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan tindakan ceroboh yang secara sadar menempatkan nyawa orang lain dalam bahaya maut.
Oleh karena itu, ia mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk mengevaluasi total regulasi dan perizinan metode pelatihan militeristik sipil ini.
“Manajemen KDMP tidak bisa hanya sekadar mencuci tangan dengan memberikan santunan lalu merasa masalah selesai. Kemnaker harus segera turun tangan melakukan audit investigatif, cabut izin pelatihannya jika terbukti melanggar aturan, dan berikan sanksi berat,” desaknya.
Di akhir keterangannya, Gus Hilmy meminta aparat kepolisian untuk segera membuka investigasi pidana yang transparan dan independen. Hukum harus ditegakkan dengan menyeret seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk jajaran manajemen tingkat atas KDMP yang menyetujui program mematikan tersebut ke meja hijau.
Penulis: Ardian F. R
Editor: M. Munif
