Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Banyuwangi, Swa News – Ketua Fraksi Gerindra, Suwito, melakukan aksi walk out (WO) pada rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DPRD Kabupaten Banyuwangi pada Selasa (11/8/2026).
Dalam rapat bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), muncul perdebatan tajam antara Ketua Fraksi Gerindra Suwito dengan Plt. Kepala Bapenda Banyuwangi terkait transparansi anggaran.
Pada saat itu, Suwito menantang Plt. Kepala Bapenda, Samsudin, untuk membuka data secara transparan. Kemudian, terjadi perdebatan panas hingga menggebrak meja. Suwito, yang diikuti beberapa anggota dewan lainnya, kemudian melakukan aksi walk out.
Akhirnya, Suwito buka suara terkait aksinya walk out saat rapat pembahasan KUA-PPAS antara Banggar DPRD Kabupaten Banyuwangi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tersebut.
Menurut Suwito, pihaknya kecewa dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Seharusnya, proses pembangunan itu sudah dikerjakan pada bulan Mei 2026, tetapi hingga kini belum ada progres pembangunan yang dilakukan. Bahkan, Suwito juga menilai tidak rasional soal alasan keterlambatan tersebut.
“Padahal anggarannya sudah ada, alasan keterlambatan itu katanya karena adanya kenaikan BBM, padahal soal kenaikan BBM itu sudah ada mekanisme penganggarannya, ini kan tidak masuk akal,” ujarnya pada Swa News, Jumat (14/8/2026) pagi.
Lebih lanjut, Suwito juga menilai terkait dampak keterlambatan proses pembangunan yang dilakukan Pemkab Banyuwangi yang ujungnya juga akan merugikan kepentingan publik.
“Kita lihat karena jalannya masih rusak akibatnya banyak kecelakaan, perbaikan sekolah juga belum dilaksanakan yang itu juga akan mengganggu proses belajar para siswa,” tegasnya.
Bagi Suwito, akan selalu menggunakan hak konstitusinya untuk mendesak pihak Pemkab Banyuwangi agar transparan dan akuntabel, jangan ada yang ditutupi, karena kalau itu dilakukan akibatnya bisa menimbulkan praduga soal penggunaan anggaran yang ada saat ini.
“Sekarang anggaran itu ada di mana?, jangan sampai ada anggaran yang disimpan atau didepositokan di lembaga keuangan, kalau itu misalnya terjadi bagaimana pertanggungjawaban nilai penambahan ekonominya, apalagi saat ini masyarakat butuh pembangunan jalan dan lain-lain,” pungkasnya. (RD)
Pewarta: RD
Editor: Imam
