Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News — Persidangan skandal judi online yang menyeret pejabat internal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kian mengarah pada nama besar: Budi Arie Setiadi, mantan Menkominfo yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM.
Nama politisi yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo ini disebut berulang kali dalam dakwaan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).
Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut praktik “pengamanan” situs judi online berlangsung sistematis sejak kesepakatan awal hingga tahun 2024. Selama periode tersebut, tercatat ribuan laman judi online luput dari pemblokiran, termasuk 3.900 laman hanya pada Mei 2024. Total keuntungan dari praktik ini disebut mencapai Rp48,7 miliar.
Lebih lanjut, jaksa membeberkan skema pembagian hasil: Adhi (20%), Zulkarnain (30%), dan Budi Arie (50%). Uang untuk Budi, menurut dakwaan, disalurkan melalui seorang perantara bernama Alwin, menggunakan kode “Bagi PM” dan “CHF” — gabungan dari bagian Zulkarnain dan Budi Arie.
Dari Mei hingga Oktober 2024, jumlah situs yang lolos pemblokiran mencapai 20.192 laman, dengan total bayaran mencapai Rp171,11 miliar.
Disebut namanya dalam sidang, Budi Arie dikabarkan mulai gerah. Ia bahkan disebut-sebut melontarkan ancaman terhadap salah satu partai politik yang diyakini terlibat dalam skandal tersebut.
Pihak Istana merespons melalui Juru Bicara Hasan Nasbi, yang menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Namun, ketika awak media menanyakan langsung soal keterlibatan Budi Arie kepada Jokowi, sang mantan presiden memilih bungkam.
Keterlibatan nama-nama dekat Jokowi dalam skandal ini menjadi ujian serius bagi Presiden Prabowo Subianto. Selama kampanye, Prabowo berulang kali berjanji akan “membersihkan korupsi tanpa pandang bulu”.
Kini, publik menanti: apakah Prabowo berani bersikap tegas terhadap menteri di kabinetnya sendiri, atau justru membiarkan bayang-bayang kekuasaan Jokowi terus mendominasi pemerintahannya? (Nuki)
