Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Lamongan, Swa News– Alfiyah Nimah, warga Lamongan, menggugat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kecewa karena hingga kini belum ada kebijakan pemutihan pajak kendaraan untuk wilayahnya.
warga Lamongan
Nimah membandingkan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, yang gerak cepat memahami situasi ekonomi rakyatnya.
Banyak yang kecewa dengan lambannya Pemerintahan Jawa Timur yang dirasa kurang peduli dengan melemahnya ekonomi akibat berbagai kebijakan pemerintah yang kurang pro rakyat.
Hidayat, salah satu warga Kediri, sangat merasakan betapa kurang respons Gubernur Khofifah menangani permasalahan yang ada saat ini.
Baca juga: Reuni Akbar HMI-KAHMI UIN Maliki Malang, Ada Agenda Politik Terkait Pemilihan Rektor?
Warga Lamongan
“Kita menyaksikan betapa agresifnya langkah Gubernur Jawa Barat yang peka terhadap pemutihan pajak, lha Gubernur Khofifah bersama pejabat lain malah berkunjung ke kediaman Mantan Presiden Jokowi untuk konsultasi soal kebijakan Presiden Amerika, Donald Trump. Kok aneh, gak nyambung, kok bukan merespon tuntutan dan keresahan rakyat soal pajak ini,” tegasnya.
Sidang perdana gugatan Alfiyah itu mestinya berlangsung pada 30 April 2025 ini, tapi ditunda karena perwakilan Gubernur Jawa Timur belum membawa surat kuasa.
Kuasa hukum Alfiyah, Mochammad Sholeh, menyatakan bahwa penghapusan denda pajak sangat dibutuhkan di tengah situasi ekonomi sulit, dan banyak warga Jatim juga mendukung kebijakan serupa berdasarkan pantauan di media sosial.
Sholeh menilai pengampunan pajak akan meringankan beban masyarakat, terutama pemilik kendaraan di bawah 2000 cc yang umumnya dari kalangan menengah ke bawah.
Ia juga menyinggung ketidakadilan jika mobil-mobil mewah mendapat perlakuan sama dalam pengampunan pajak.
Sebagai solusi, ia menyarankan pemutihan hanya berlaku bagi kendaraan rakyat kecil.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Adi Sarono, menyatakan masih menunggu naskah resmi gugatan untuk bisa menanggapi secara substansi dalam sidang selanjutnya.
Banyak dukungan masyarakat ketika menanggapi gugatan salah seorang warga terhadap Gubernur Jawa Timur ini, karena sebagian besar rakyat kecil yang saat ini mendapat tekanan ekonomi, juga karena banyak masyarakat yang membutuhkan biaya sekolah.
Hadi, warga Mojokerto, juga sangat berharap ada kebijakan gubernur untuk pemutihan pajak kendaraan. Hadi menilai Gubernur Khofifah perlu meniru langkah-langkah Gubernur Jawa Barat, Kang Dedy Mulyadi, yang merakyat. (Yan)
