Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News – Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang tidak baik hubungannya dengan pihak Marinir, Kopaska, dan Armada TNI AL.
Perkaranya adalah soal pembongkaran pagar laut misterius yang diduga punya relasi dengan proyek Pantai Indah Kapuk 2 milik konglomerat Aguan.
Pihak KKP menilai pembongkaran pagar misterius yang dilakukan TNI AL itu dilakukan tanpa koordinasi dan juga dinilai dapat merusak alat bukti.
Namun, pihak TNI AL mengklaim upaya pembongkaran yang dilakukan itu karena adanya perintah langsung Presiden Prabowo.
Akibat polemik antara KKP dan TNI, pandangan pro dan kontra muncul di kalangan netizen. Banyak netizen yang mendukung tindakan tegas TNI karena menilai pagar laut yang menggunakan bambu itu tidak jelas manfaatnya, bahkan bisa merugikan kepentingan nelayan.
Selain itu, banyak juga yang mempertanyakan sikap KKP yang dinilai tidak mendukung seruan Presiden Prabowo yang telah memerintahkan TNI untuk melakukan pembongkaran.
Banyak yang curiga, di balik KKP ada kekuatan besar yang bisa menyamai, bahkan melebihi kekuasaan Presiden Prabowo saat ini.
Namun, di balik polemik yang ada, banyak netizen yang menyuarakan dukungan pada keputusan Presiden Prabowo. “Jujur aku justru senang cara Presiden Prabowo seperti itu,” kilahnya.
Ada juga yang membandingkan kerja KKP sekarang dengan era Menteri KKP Susi Pudjiastuti.
“Dulu aja bisa tegas, macem-macem tenggelamkan, makanya KKP kerja yang benar. Kalau sekarang? Banyak silat lidah dibanding aksi.”
Kekecewaan warga juga dipicu lambannya respons KKP. Padahal warga sudah mengadukan peristiwa itu sejak enam bulan yang lalu. Mestinya KKP cepat bertindak.
Maka perintah Presiden Prabowo pada pasukan TNI AL untuk turun langsung membongkar patok laut itu merupakan teguran keras bagi KKP.
Presiden Prabowo sudah tahu ada konflik kepentingan korporasi yang melebarkan sayap untuk mendulang keuntungan kapital besar melalui permainan aturan dalam menyerobot wilayah ekonomi nelayan tradisional.
Melihat sikap mbalelo KKP terhadap perintah presiden tersebut semakin menegaskan adanya kekuatan besar di balik proyek pagar siluman itu.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Ada yang mengkorelasikan pagar bambu itu dengan proyek PIK 2 milik Aguan. Apalagi proyek PIK 2 sudah mendapatkan status istimewa sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Maka tidak salah juga jika pagar bambu yang sempat menjadi tarik ulur penyelesaiannya itu diduga ada pengaruh Jokowi di baliknya.
