Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News- Polemik pelaksanaan kenaikan PPN 12 % masih terus berlangsung. Selain ada petisi penolakan yang sudah ditanda tangani ratusan ribu orang, juga ada aksi mahasiswa.
Rupanya Presiden ke 7, Joko Widodo, pewaris Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU HPP), menyatakan wajib pemerintah sekarang melaksanakan aturan tersebut (27/22/2024).
Alasannya, karena undang-undang itu sudah melalui proses kajian mendalam dan sudah disetujui DPR. Kelihatannya Jokowi juga tidak peduli dengan protes yang ada saat ini. Bahkan Jokowi juga menyatakan jika pelaksanaan undang-undang itu sudah instrumen pada masyarakat karena implikasi dari kenaikan PPN 12%.
Padahal dalam beberapa kesempatan secara implisit Presiden Prabowo akan mengoreksi dan mempertimbangkan semua kebijakan yang memberatkan masyarakat. Busa saja ini menyasar semua produk kebijakan, peraturan perundangan era Jokowi.
Memang Presiden Prabowo tidak menyatakan secara langsung soal peraturan perundangan kenaikan PPN 12 %, tetapi pernyataan itu bisa terkait dengan polemik rencana kenaikan yang akan berlangsung pada 1 Januari 2025 itu.
Kemudian banyak yang mempertanyakan cawe-cawe Mantan Presiden Jokowi, yang seakan mengharuskan Presiden Prabowo melaksanakan produk kebijakannya itu.
Ada pihak yang mempertanyakan soal kepentingan Jokowi dalam PPN 12 % itu? Apakah ada kepentingan pendapatan kenaikan PPN 12% itu terkait dengan keberlangsungan pembangunan IKN?
Kalau kita perhatikan kelihatannya memang ada sangkut pautnya dengan masa depan IKN, apalagi hingga kini tidak ada investor yang tertarik. Bahkan kondisi lemahnya investasi di IKN sudah disampaikan Aguan pada Majalah Tempo.
Ulah cawe-cawe Jokowi seakan mewajibkan Presiden Prabowo melaksanakan kenaikan PPN 12 % itu mendapat reaksi keras seorang pengusaha, musisi dan mantan diplomat Peter F Gonta.
Menurutnya, mestinya Jokowi sudah tidak ikut campur soal pelaksanaan kenaikan PPN 12 %, karena pelaksanaannya itu sudah domain kekuasaan Presiden Prabowo.
” loh loh loh, Bapak Jokowi buat apa turut campur, bukannya ini urusan Presiden Indonesia, Bapak Prabowo, kok turut campur sih”.
“Mau naik atau tidak itu urusannya presiden yang sekarang pak”.
“Biasa jawabannya. Kok tanya saya, yo nggak tahu”.
Kritik Peter F Gontha ini menandai penolakan cawe-cawe Jokowi yang hingga kini masih kental ikut campur mengintervensi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo.
Jika intervensi ini terus berlangsung juga akan berdampak buruk terhadap kedaulatan Presiden Prabowo dalam mengelola pemerintahan.
Memang ini perhatian serius untuk Presiden Prabowo, jangan ada matahari kembar dalam pemerintahan saat ini. Kalau itu terjadi maka akan terjadi persaingan serius antara Jokowi dan Presiden Prabowo, ujungnya, seakan Presiden Prabowo itu tidak berdaya, hanya diatur oleh Jokowi.
Omon-omon kapan sih macannya bangun tidur? Kok kelihatannya masih nyenyak menikmati dongeng tentang raja jawa mulyono. (amr)
