Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
MALANG, Swa News — Forum Unit Layanan Disabilitas (ULD) Indonesia secara resmi mendorong seluruh perguruan tinggi di tanah air untuk segera membangun sistem informasi layanan disabilitas yang terintegrasi dan tertata guna memastikan pemenuhan hak mahasiswa penyandang disabilitas dilakukan secara proaktif.
Sebagaimana dilangsir dari laporan resmi Prasetya UB, urgensi pembangunan sistem ini mengemuka dalam sesi berbagi pengalaman bertajuk “Sistem Informasi Layanan Disabilitas” yang digelar secara daring pada Jumat (13/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh sedikitnya 25 peserta dari 18 lembaga serta perguruan tinggi yang tersebar dari wilayah Aceh hingga Maluku.
Staf Layanan dan Aksesibilitas Subdirektorat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (SLDPI) Universitas Brawijaya (UB), Mahalli, menekankan bahwa ketiadaan sistem data yang mumpuni akan membuat layanan kampus terjebak dalam pola reaktif.
Menurutnya, tanpa data yang terstruktur, pihak kampus baru akan bergerak setelah ada keluhan dari mahasiswa, sementara pengetahuan mengenai kebutuhan khusus seringkali hanya tersimpan secara personal pada staf tertentu.
“Tanpa data, layanan kita bersifat reaktif. Kita baru bergerak setelah ada keluhan, dan pengetahuan tentang kebutuhan mahasiswa hanya tersimpan di kepala satu-dua orang. Begitu stafnya pindah, layanan ikut terputus,” tegas Mahalli saat menjadi narasumber utama.
Secara regulasi, kewajiban perguruan tinggi untuk memfasilitasi pembentukan ULD telah diatur secara ketat dalam Pasal 42 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023.
Mahalli menjelaskan bahwa pendataan ini bukan bertujuan untuk memberikan label negatif atau stigma kepada mahasiswa, melainkan sebagai fondasi utama dalam pemenuhan hak atas akomodasi yang layak. Hal ini juga menjadi bentuk akuntabilitas institusi pendidikan kepada pimpinan kampus maupun kementerian terkait dalam merencanakan anggaran dan program studi yang inklusif.
Lebih lanjut, implementasi sistem informasi ini juga harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Mengingat data disabilitas termasuk dalam kategori data pribadi spesifik, maka perlindungan ketat dan akses terbatas menjadi syarat mutlak.
Mahalli mengingatkan bahwa perancangan sistem wajib melibatkan penyandang disabilitas sejak awal sesuai prinsip ‘nothing about us without us’. Dengan demikian, tantangan tata kelola dan keterbatasan sumber daya manusia dapat diatasi melalui integrasi data yang transparan namun tetap menjaga privasi mahasiswa.

















