Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Kota Batu, Swa News – Pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Batu terus dikebut hingga tenggat akhir pada 31 Agustus 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, hingga Rabu (22/7/2026) pukul 18.00 WIB, capaian progres pendataan telah mencapai 56,32 persen.
Kepala BPS Kota Batu, Herlina Prasetyowati Sambodo, mengungkapkan bahwa angka tersebut telah melampaui target berkala yang ditetapkan.
Sebelumnya, petugas ditargetkan menyelesaikan 40 persen pendataan pada pertengahan Juli, kemudian meningkat menjadi 60 persen pada akhir Juli, hingga mencapai 100 persen pada akhir Agustus mendatang.
“Persentase 56,32 persen ini menggambarkan cakupan keluarga dan unit usaha yang berhasil didata dari daftar awal (Prelist),” katanya, Kamis (23/7/2026).
Herlina menjelaskan, Prelist menjadi acuan resmi bagi petugas di lapangan untuk memastikan seluruh responden terdata tanpa ada yang terlewat. Petugas menyisir setiap bangunan secara langsung, baik rumah tinggal, tempat usaha, fasilitas umum, fasilitas publik, maupun bangunan kosong.
“Dalam Sensus Ekonomi, kami memastikan seluruh bangunan dan warga terdata,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, capaian pendataan di tingkat kecamatan menunjukkan variasi akibat perbedaan karakteristik masyarakat. Kecamatan Bumiaji mencatat progres tertinggi karena masyarakatnya yang cenderung terbuka dan memiliki tingkat resistensi yang rendah.
Menurut Herlina, karena mayoritas warga berprofesi sebagai petani, petugas menerapkan strategi khusus dengan melakukan kunjungan pada siang hingga malam hari, saat warga telah kembali dari ladang.
“Sementara itu, Kecamatan Junrejo menempati posisi kedua dengan capaian mendekati 50 persen. Wilayah ini tergolong lebih ramai karena keberadaan tempat usaha yang cukup banyak,” urainya.
Di sisi lain, Kecamatan Batu mencatat capaian terendah. Sebagai kawasan perkotaan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, tingkat penolakan atau resistensi warga di wilayah ini relatif lebih tinggi. Selain itu, warga kerap sulit ditemui karena kesibukan atau enggan diwawancarai.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, petugas terus melakukan pendekatan secara persuasif. Mereka berkoordinasi dengan ketua RT setempat atau penunjuk jalan untuk memberikan pemahaman sekaligus membuat janji temu dengan responden.
“Bagi warga yang tetap tidak berkenan diwawancarai secara langsung, BPS memberikan opsi pengisian mandiri secara daring melalui metode Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI),” ujar Herlina.
Penyisiran di lapangan juga menerapkan prosedur operasional standar (SOP) secara bertahap berbasis Satuan Lingkungan Setempat (SLS) atau RT.
Herlina menegaskan, apabila Petugas Pendataan Lapangan (PPL) gagal menemui warga setelah tiga kali kunjungan, Petugas Pengawas Lapangan (PML) akan melakukan kunjungan keempat. Jika upaya tersebut masih belum membuahkan hasil, tim internal BPS akan turun langsung untuk melakukan pendekatan.
Opsi pembuatan Berita Acara Tidak Merespons baru akan diambil sebagai langkah terakhir apabila warga tetap menolak setelah seluruh upaya maksimal dilakukan. Langkah tersebut diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban data kepada BPS Pusat.
“Saat ini, BPS Kota Batu mengerahkan sebanyak 181 personel lapangan yang terdiri atas 160 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan 21 Petugas Pengawas Lapangan (PML) untuk mengawal ketercapaian target pendataan hingga akhir Agustus,” pungkasnya.
Pewarta : Sholeh
Editor: Imam
