Jakarta, Swa News– Penundaan pengangkatan CPNS menjadi polemik mendekati lebaran. Hampir satu juta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi 2024 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu desakan kuat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.
Desakan ini muncul karena pengangkatan CPNS yang semula ditetapkan pada Maret 2025 diubah menjadi Oktober 2025, sementara PPPK yang sebelumnya dijadwalkan Oktober 2025 diundur hingga Maret 2026.
Karena adanya keputusan penundaan tersebut, banyak peserta yang sudah lolos mendesak Presiden Prabowo segera memecat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Memang ada Surat Edaran Menpan RB, Rini Widyantini, Nomor 8/1043/M.SM.01.00/2025 tentang penundaan tersebut yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 7 Maret 2025. Lantas, para peserta menilai bahwa surat edaran yang dibuat Menpan RB itu menunjukkan inkonsistensi pemerintah dan sekaligus banyak merugikan peserta yang sudah lolos.
Hingga saat ini, banyak pihak yang terdampak berbondong-bondong membuat petisi yang meminta Presiden Prabowo menginstruksikan Menpan RB agar mencabut Surat Edaran Nomor 8/1043/M.SM.01.00/2025 yang merugikan CPNS dan PPPK. Bahkan, mereka juga berharap Presiden Prabowo memecat yang bersangkutan.
Penundaan pengangkatan CPNS
Melihat kekisruhan yang ada, salah satu anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mempertanyakan alasan sebenarnya dari penundaan pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tersebut.
“Sekarang masalahnya apa? Kalau masalahnya anggaran, ya terus terang saja. Ada atau tidak anggarannya?” kata Rieke di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
Baca JugaArtikel Terkini Lainnya
Rieke juga menilai ada yang tidak beres pada penundaan pengangkatan CASN tersebut. Ia mendesak agar pemerintah terbuka dan transparan serta memperhatikan CASN yang sudah berjuang mengorbankan segalanya untuk mendapatkan hak atas legalitas dan kesejahteraannya.
Memang banyak pihak yang mengaitkan penundaan ini dengan keterbatasan dan krisis anggaran yang tersedia. Persepsi publik yang terbangun ini tentu relevan dengan berbagai kebijakan yang selama ini sedang berlangsung tentang pemangkasan anggaran yang terjadi di berbagai sektor institusi pemerintah. (Nur)
Penundaan pengangkatan CPNS
