Opini, Swa News– Penggeledahan kantor BI (Bank Sentral Indonesia) oleh lembaga antikorupsi menandai perkembangan yang signifikan dan mengkhawatirkan dalam lanskap politik dan ekonomi negara.

Gubernur BI, posisi yang memiliki pengaruh besar terhadap sistem keuangan Indonesia akhirnya berada pada pusat penyelidikan berisiko tinggi.

Peristiwa hukum yang belum pernah ada yang kemudian menimbulkan pertanyaan kritis soal tata kelola, akuntabilitas dalam proses melawan korupsi yang sedang berlangsung di negeri ini. Khususnya yang menyasar para pejabat tinggi.

Implikasi dari peristiwa ini sangat besar. Karena bagaimanapun ketika seorang gubernur bank sentral, sosok yang biasanya dikaitkan dengan stabilitas dan integritas keuangan, justeru menjadi sasaran pengawasan seperti itu.

Peristiwa itu akan mengirim sinyal turbulensi, kejutan terhadap pasar domestik dan internasional.

Problem ini pada akhirnya memberi pembenaran terhadap desakan publik yang menghendaki perwujudan sikap transparansi dan menjaga etika dalam mengelola lembaga pemerintah.

Pada satu sisi bisa saja agresifitas lembaga antikorupsi yang ada saat ini juga untuk menunjukkan komitmen dalam membasmi korupsi.

Tetapi kadangkala agresifitas itu juga bisa menimbulkan instabilitas dalam lingkungan ekonomi yang sangat kompleks ini.

Kejadian ini memiliki dampak sosial yang luas, karena selain akan terkait dengan tuntutan publik untuk mewujudkan segera clean governance dan good goverment, juga terkait dengan keresahan publik dampak buruk korupsi terhadap pemburukan kehidupan sosial ekonomi.

Intinya, kejadian ini menegaskan kembali tuntutan publik soal pentingnya pertanggungjawaban para pejabat publik menjaga kesehatan keuangan negara.

Penggeledahan Kantor BI ini semakin memastikan ada anomali besar dalam tata kelola keuangan negara, selain itu ada juga indikasi korupsi sistemik serta dugaan manipulasi kebijakan sektor keuangan

Pandangan para pengamat, untuk konteks masa depan ekonomi Indonesia peristiwa ini memiliki dampak panjang.

Kondisi ini membutuhkan respon tegas pemerintah dalam melakukan reformasi lembaga keuangan sehingga ada jaminan mampu mengendalikan stabilitas.

Jika tidak, maka akan menjadi mala petaka ekonomi, karena kepercayaan investor berkurang kemudian mereka akan eksodus.

Pada akhirnya, penggeledahan Kantor BI memberi gambaran masih adanya tata kelola lembaga keuangan negara yang konservatif, padahal selama ini sudah banyak tuntutan perubahan.

Paling urgen, penggeledahan Bank Indonesia menjadi pesan penegasan pentingnya pemberantasan korupsi, perlunya penataan kembali lembaga keuangan yang lebih reformatif, transformatif, transparan dan akuntabel. (Sc)