Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News – Masih ingat dengan pengunggah ijazah Jokowi yang diklaim asli? Justru sekarang ia menghadapi proses hukum di kepolisian.
Dian Sandi Utama, seorang kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), saat ini sedang dilaporkan ke Bareskrim Polri setelah mengunggah foto yang diklaim sebagai ijazah asli Presiden Joko Widodo di platform media sosial X (1/4/2025).
Proses pelaporan dilakukan oleh dosen Universitas Sumatera Utara berinisial YLH, dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Delik laporannya terkait tuduhan bahwa Dian telah menyebarkan dokumen pribadi berupa ijazah Jokowi, yang masih menjadi polemik, tanpa izin dari pemiliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Ijazah
Dian menyatakan bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat pemanggilan dari kepolisian. Ia mengaku mengunggah foto tersebut demi meluruskan opini publik yang simpang siur mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi.
Dian juga menegaskan bahwa dalam memposting ijazah Jokowi, dirinya tidak menerima perintah dari siapa pun, termasuk dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. “Saya melakukannya atas inisiatif saya sendiri,” ujarnya.
Bahkan, Dian menjelaskan bahwa foto yang disebarkan tersebut diperoleh dari seorang rekan dan ia juga memastikan keasliannya karena telah dipublikasikan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2022. Dian menyebut unggahannya bertujuan untuk menghentikan spekulasi liar yang berkembang di masyarakat.
Polemik kasus ini menambah daftar panjang kontroversi terkait dokumen pendidikan Presiden Jokowi, yang kerap dijadikan isu politik, terutama menjelang tahun politik 2024–2029.
Mengenai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang semakin masif, karena merasa dirugikan, Jokowi akhirnya melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya (30/3/2025) dan telah menyerahkan sejumlah barang bukti sebagai bagian dari laporan tersebut. (Azh)
