Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
MALANG, SWA NEWS – Kabupaten Malang menghadapi beragam ancaman bencana. Wilayahnya yang luas menyimpan potensi bencana, mulai dari erupsi gunung api, tanah longsor, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, hingga tsunami di kawasan pesisir selatan.
Karena itu, penanggulangan bencana tidak bisa hanya dilakukan dengan merespons ketika bencana terjadi. Keberhasilannya juga harus diukur dari kemampuan membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat sebelum bencana datang.
“Kita harus membangun kesadaran, kesiapsiagaan, dan kemampuan mengantisipasi sejak sebelum bencana terjadi,” ujar Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib.
Hal tersebut ditegaskan Lathifah dalam Pengukuhan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jumat (20/11/2026) sore.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 33 camat se-Kabupaten Malang dikukuhkan sebagai Kecamatan Tangguh Bencana. Acara ini dihadiri Deputi I Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo, perwakilan Kemendagri Evan Fardianto, serta Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto.
Lathifah menegaskan, kecamatan memiliki posisi strategis karena menjadi simpul koordinasi pemerintahan yang paling dekat dengan desa dan kelurahan.
“Para camat tidak cukup hanya menjadi koordinator administrasi pemerintahan. Mereka harus menjadi penggerak dan pemimpin dalam membangun kolaborasi dan kesiapsiagaan wilayah,” ujarnya.
Melalui KENCANA, Pemerintah Kabupaten Malang ingin membangun gerakan bersama yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Lathifah menyampaikan tiga hal yang menjadi penekanan dalam program tersebut.
Pertama, membangun komitmen dan kepemimpinan kecamatan dalam pengurangan risiko bencana. Seluruh camat diminta mengintegrasikan aspek kebencanaan ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah masing-masing.
Kedua, memperkuat kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Ketiga, memastikan keberlanjutan program agar memberikan hasil nyata.
“Saya tidak ingin KENCANA hanya ramai pada saat penilaian dan penganugerahan, tetapi kemudian berhenti setelah kegiatan selesai,” urainya.
Ia menegaskan, berbagai perangkat pendukung yang telah dibangun harus terus dijalankan dan dikembangkan. Hal itu mencakup dokumen, regulasi, forum koordinasi, peta risiko, sistem informasi, edukasi masyarakat, hingga berbagai inovasi.
“Jadikan KENCANA sebagai budaya kerja dan komitmen bersama, bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan,” katanya.
Menurut Lathifah, pengukuhan 33 camat tersebut bukan sekadar kegiatan simbolis. Para camat memiliki tanggung jawab penting untuk turut mewujudkan Kabupaten Malang yang tangguh dalam menghadapi bencana.
“Pengukuhan ini adalah pernyataan komitmen dan tanggung jawab seluruh jajaran kecamatan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Lathifah juga menyampaikan apresiasi kepada BPBD Kabupaten Malang, seluruh jajaran kecamatan, perangkat daerah, serta pihak-pihak yang telah bekerja keras menyukseskan rangkaian kegiatan KENCANA Award 2026.
Ia berharap, 33 camat yang baru dikukuhkan dapat memastikan keberadaan satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.
“Saya menyampaikan berpesan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap risiko bencana di wilayah masing-masing,” imbuhnya.
Lathifah juga meminta masyarakat mengenali potensi ancaman dan risiko bencana di lingkungannya. Selain itu, masyarakat didorong membangun koordinasi aktif dengan pemerintah desa dan kelurahan, TNI, Polri, relawan, serta sesama warga. Informasi peringatan dini juga harus dipastikan dapat diterima dan dipahami masyarakat.
Ia turut mendorong pelaksanaan edukasi dan simulasi kesiapsiagaan secara berkala. Kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, juga harus mendapatkan perhatian dalam setiap upaya kesiapsiagaan.
“Jadikan pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari perencanaan pembangunan wilayah,” pungkasnya.
Penulis: M. Sholeh
Editor: Imam A. Hanifah


















