Hably Hasan Apresiasi Banyuwangi Sebagai Pilot Project Digitalisasi Bansos: Model Pembangunan Berkelanjutan

Banyuwangi, Swa News – Koordinator Regional Swa Indonesia Institute, M. Hably Hasan, mengapresiasi langkah strategis pemerintah pusat yang menunjuk Kabupaten Banyuwangi sebagai pilot project penyempurnaan digitalisasi bantuan sosial (Bansos) nasional.

Sebelumnya, untuk finalisasi program tersebut, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, diundang mengikuti rapat koordinasi bersama 20 kementerian dan lembaga di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Rapat koordinasi yang dipimpin langsung Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, juga dihadiri empat menteri dan empat wakil menteri. Hadir di antaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Bappenas Rachmat Pambudy.

Selain itu turut hadir Wamensesneg Juri Ardiantoro, Wamendagri Bima Arya, Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Wamenkumham Edward Omar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pimpinan lembaga terkait lainnya.

Baca juga: Tokoh Pemuda dan Aktivis Banyuwangi Tolak Aksi 25 Agustus: Isu Kenaikan PBB-P2 Sudah Clear

Menurut rencana, program tersebut akan resmi diluncurkan pada September 2025, dengan Banyuwangi sebagai daerah percontohan.

Hably Hasan menilai, terpilihnya Banyuwangi sebagai pilot project penyempurnaan digitalisasi Bansos nasional merupakan bukti nyata keberhasilan Bupati Ipuk Fiestiandani dalam merancang strategi pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

“Saya pikir keberhasilan proses pembangunan yang selama ini berlangsung di Banyuwangi menjadi indikator kuat keterpilihan daerah ini sebagai pilot project,” ujar Hably kepada Swa News.

Lebih lanjut, Hably menegaskan bahwa keterpilihan Banyuwangi menandai wilayah ujung timur Pulau Jawa ini sebagai poros integrasi peradaban baru nusantara melalui pendekatan digital modern untuk menjaga ketahanan sosial. (MM)