Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News— Wakil Ketua Komisi IX DPR, RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perubahan fundamental dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya sistem penyediaan makanan. Ia mendorong BGN beralih dari sistem dapur tersentralisasi menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah untuk menekan risiko keracunan yang kian marak terjadi.
Charles menilai tingginya angka kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG menunjukkan persoalan yang terjadi bukan lagi kejadian terisolasi, melainkan masalah sistemik yang membutuhkan perubahan sistem secara menyeluruh. Berdasarkan data per 2 September 2026, tercatat 50.059 orang menjadi korban dari 460 kejadian keracunan di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Baca juga: Kapolda Jatim Buka Pesmaba UMM, Tekankan Pentingnya Literasi Digital
“Artinya hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam 2 tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/ kota yang ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis,” ujar Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, penerapan dapur berbasis sekolah dapat memperpendek waktu antara makanan selesai dimasak dan dikonsumsi siswa, sehingga mengurangi risiko kontaminasi bakteri akibat makanan terlalu lama berada pada suhu ruang.
Charles menambahkan bahwa setelah berdiskusi dengan ahli keamanan pangan, terdapat ‘critical temperature‘ di atas 5 derajat dan di bawah 60 derajat yang memicu kembang biak bakteri jika makanan dibiarkan lebih dari 4 jam.
Selain aspek keamanan, dapur berbasis sekolah juga dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi lokal yang lebih besar karena sekolah dapat menyerap bahan pangan dari pasar dan peternak di sekitar wilayah mereka. Untuk dapur Satuan Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, Charles mengusulkan agar pemerintah memberikan ganti rugi satu kali agar transisi ke sistem dapur sekolah tidak menjadi beban berkelanjutan bagi anggaran negara.(ARD)
Penulis: Ardian F. R
Editor: Mukh. Munif
