Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Swa News – Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi demi menjaga stabilitas pemerintahan dan keutuhan bangsa, bukan karena dokumen penyetaraan ijazahnya tidak valid.
Melalui pernyataan dalam video resmi yang diunggah pada 12 November 2026, Gibran menolak anggapan bahwa dirinya mundur akibat cacat administrasi pada dokumen pendidikannya. Ia meyakini seluruh dokumen pendidikannya sah, lengkap, dan telah diserahkan kepada pengadilan sebagai bagian dari proses hukum.
Berbeda dengan pernyataan pemerintah, Gibran Rakabuming Raka disebut resmi mengundurkan diri karena adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan yang dimaksud adalah Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran.
Sebelum mundurnya mantan Wakil Presiden Gibran, beredar surat yang menyebutkan bahwa pihak Sekretariat Wakil Presiden juga telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan upaya hukum banding terhadap keputusan Mahkamah Agung tersebut.
Namun, menurut Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah mencabut surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka dengan Nomor 206 tertanggal 11 November 2026.
Menurutnya, pencabutan Suket tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Sementara itu, menurut Yusril Ihza Mahendra, yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, secara hukum Gibran sama sekali tidak memiliki ijazah setara SMA. Gibran juga tidak lagi dapat mengajukan gugatan ke PTUN atau melakukan peninjauan kembali (PK) ke MA terkait keabsahan ijazah tersebut. [A]
Penulis: Rahman
Editor: Imam A. Hanifah

















