Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News — Demi cegah kebocoran dan makanan basi, Badan Gizi Nasional (BGN) merilis sistem transparansi digital terpadu untuk sebagai bentuk pengawasan digital Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lewat portal terintegrasi ini, BGN membuka data pelaksanaan program secara luas, mulai dari tingkat sekolah penerima, variasi menu harian, hingga identitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiap wilayah.
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa keterbukaan data ini dibuat untuk memperkuat pengawasan eksternal dari masyarakat sekaligus memastikan tiap dapur produksi bekerja sesuai standar kualitas yang ketat.
“Kami ingin mengubah sistem yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menjadi sistem digital yang lebih mudah, transparan, dan nyaman. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi bertanya secara manual karena seluruh informasi dapat diakses melalui sistem,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Akses Log In Menggunakan ID Siswa
Dalam mekanismenya, orang tua peserta didik cukup masuk (log in) ke portal menggunakan nomor identitas siswa untuk mengakses informasi secara real-time. Data yang disajikan mencakup:
-
Rincian Menu Harian: Kepastian komposisi dan variasi gizi makanan yang disajikan ke anak saban hari.
-
Tracking Dapur Produksi: Lokasi pasti SPPG yang memasak makanan untuk sekolah bersangkutan.
-
Penanggung Jawab Operasional: Identitas terbuka Kepala SPPG yang memimpin dapur di wilayah tersebut.
Selain portal bagi wali murid, BGN juga menyiapkan dashboard publik nasional yang menampilkan peta sebaran SPPG aktif, daftar sekolah penerima manfaat, hingga perkembangan cakupan program di seluruh Indonesia.
Memperkuat Akuntabilitas Kepala SPPG
Sudaryono menambahkan, dicantumkannya identitas Kepala SPPG secara transparan bertujuan untuk mempertegas fungsi kontrol dan tanggung jawab (accountability) para pengelola dapur di lapangan.
“Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui secara jelas pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan layanan di setiap wilayah. Ini akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan publik,” tegasnya.
Sistem transparansi digital dan dashboard publik ini ditargetkan mulai dapat diakses secara penuh oleh masyarakat luas dalam waktu dekat.
