Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Kediri, Swa News – Bermula dari usulan permohonan hibah Yayasan Sabilu Taubah Kediri pimpinan Muhammad Iqdam Kholid (Gus Iqdam) kepada Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp2,3 miliar dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur senilai Rp25 miliar, rencana pengucuran dana hibah untuk yayasan tersebut kemudian menjadi perbincangan hangat dan menuai pro-kontra di tengah masyarakat.
Barangkali karena tekanan publik semakin keras, yang menilai usulan tersebut tidak tepat, akhirnya usulan hibah sebesar Rp2,3 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Blitar maupun Rp25 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dicoret dari RAPBD 2027.
Banyak pihak mempertanyakan apakah keputusan penolakan hibah tersebut disebabkan oleh tekanan publik yang mengkritik rencana pengabulan usulan itu, atau karena pemerintah secara sadar menilai pembangunan fasilitas keagamaan dan wisata religi belum begitu penting, mengingat masih banyak sektor lain yang membutuhkan anggaran tersebut. Atau, barangkali, jika dikabulkan, usulan itu berpotensi melanggar aturan yang berlaku?
Mayoritas masyarakat berharap uang rakyat diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kebutuhan publik lainnya yang lebih mendesak. Meskipun demikian, ada pula yang menilai pembangunan fasilitas keagamaan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi serta menggerakkan UMKM di sekitarnya.
Polemik proposal dana hibah yang kini menjadi perhatian publik bukan sekadar persoalan Gus Iqdam atau Yayasan Sabilu Taubah, melainkan juga menyangkut bagaimana pemerintah menentukan prioritas penggunaan uang rakyat secara adil dan transparan.
Sebab, jika melihat kondisi di lapangan, masih banyak jalan rusak, bangunan sekolah yang nyaris ambruk, serta kebutuhan peningkatan fasilitas rumah sakit dan bantuan bagi masyarakat miskin yang tersebar di wilayah Kabupaten Blitar maupun Provinsi Jawa Timur. Hal-hal tersebut seharusnya menjadi prioritas.
Penulis: M. Mudzakir
Editor: Imam A. Hanifah
