Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News – Ketika menjadi saksi terkait tudingan ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Joko Widodo (Jokowi) secara agresif menunjukkan ijazahnya yang diklaim asli pada Kamis (5/11/2026).
Pada kesempatan tersebut, Jokowi menunjukkan ijazahnya mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga sarjana (S-1) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Rupanya, tindakan Jokowi memamerkan ijazah itu menimbulkan polemik baru. Persoalannya bukan soal keaslian yang kini masih menjadi perdebatan, melainkan masalah prosedur dalam menunjukkan ijazah tersebut.
Pihak yang mempermasalahkan hal tersebut adalah Subhan Palal. Ia menganggap tindakan Jokowi yang menunjukkan ijazah aslinya dari tingkat SD hingga sarjana saat hadir sebagai saksi pelapor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dan UU ITE dengan Roy Suryo dan Dokter Tifa merupakan tindakan yang keliru.
Subhan berargumen bahwa dokumen ijazah milik pejabat publik harus melalui proses autentikasi resmi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), bukan sekadar diperlihatkan di persidangan. Menurutnya, jika ijazah tersebut tidak terautentikasi secara sah oleh negara, yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan hak-hak atau fasilitas dari negara (10/11/2026).
Merespons permasalahan tersebut, Subhan Palal memilih membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran aturan kearsipan. Menurutnya, tindakan Jokowi memperlihatkan ijazah tersebut diduga belum melalui proses autentikasi resmi dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Penulis: M. Mudzakir
Editor: Imam A. Hanifah
