Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
MALANG, Swa News — Rencana kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dinilai menyimpan paradoks yang mengkhawatirkan bagi stabilitas ekonomi nasional karena berpotensi memicu lonjakan peredaran rokok ilegal.
Sebagaimana dilangsir dari laporan Humas Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), kebijakan ini dikhawatirkan justru akan menggerus basis penerimaan negara alih-alih meningkatkannya, akibat pergeseran konsumsi masyarakat ke produk tanpa pita cukai yang harganya jauh lebih terjangkau di pasar gelap.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMM, Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, M.E., Ph.D., menyoroti korelasi kritis antara beban cukai yang terlampau tinggi dengan perilaku konsumen.
Menurutnya, kenaikan harga otomatis mendorong fenomena downtrading, di mana kelompok masyarakat miskin akan beralih mencari produk termurah.
“Kalau masyarakat mengonsumsi rokok ilegal, tidak ada pemasukan negara dari cukai. Pendapatan yang hilang jelas ada,” tegas Wahyudi dalam keterangan resminya pada Senin (11/11/2026).
Lebih lanjut, Wahyudi menilai bahwa industri hasil tembakau merupakan sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kenaikan tarif yang agresif di tengah ketidakpastian ekonomi berisiko memaksa perusahaan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.
Ia menyarankan agar pemerintah memberikan napas bagi pelaku industri melalui kebijakan moratorium kenaikan tarif CHT setidaknya untuk dua tahun ke depan guna menjaga keberlangsungan usaha dan stabilitas ekonomi makro.
Sebagai solusi jangka pendek, Wahyudi merekomendasikan agar pemerintah mengubah fokus dari sekadar menaikkan tarif bagi industri legal menuju penguatan penegakan hukum.
Langkah pemberantasan rokok ilegal dianggap jauh lebih efektif untuk menekan kebocoran pendapatan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil bagi perusahaan yang patuh. Dengan pengawasan yang ketat, industri legal dapat terus berkontribusi tanpa harus terbebani oleh persaingan tidak sehat dari produk-produk ilegal.
