Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News – Upaya hukum yang akan ditempuh Gibran melalui Peninjauan Kembali (PK) menghadapi perkembangan baru.
Di tengah pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto dan pembahasan aspirasi terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR, muncul putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Perintah tersebut tertuang dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang telah dirilis secara lengkap pada Selasa, 10 November 2026.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran yang diterbitkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019 batal demi hukum dan harus dicabut.
Dalam putusan tersebut, MA menilai dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen pendukung yang disertakan hanya berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades yang dinilai hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.
“Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis dalam pertimbangan amar putusan MA tersebut.
Lebih lanjut, MA juga menilai penerbitan suket tanpa didukung ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat. Keputusan tersebut dinilai melanggar asas kecermatan formal.
Dalam pertimbangannya, MA turut merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 sebagai fakta hukum baru yang memengaruhi keberadaan objek sengketa. [A]
Penulis: Abdurrahman
Editor: Imam A. Hanifah
