Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Banyuwangi, Swa News – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima audiensi para sopir truk yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (Gapiber) di Ruang Rapat Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (15/10/2026) sore.
Dalam pertemuan tersebut, para pihak membahas persoalan kemacetan di Pelabuhan Ketapang yang kerap menghambat aktivitas pengemudi angkutan logistik.
Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Sekretaris Daerah Banyuwangi Suyanto Wospo Tondo Wicaksono, Ketua KSOP Tanjungwangi Kolonel Mar. Amrul Adriansyah, Department Head Operasional dan Teknik Armada ASDP Ketapang Didi Juliansah, perwakilan Pelindo, serta jajaran terkait.
Hasil pertemuan tersebut menyepakati beberapa usulan yang menjadi komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan dan mendukung kelancaran transportasi penyeberangan.
Salah satu kesepakatan adalah pemberlakuan time table secara tepat waktu. Apabila terdapat pelanggaran, akan diberikan teguran dan penalti dari KSOP.
Selain itu, terdapat usulan pemberian kompensasi oleh pengelola pelabuhan apabila terjadi keterlambatan pemberangkatan lebih dari 12 jam di Pelabuhan ASDP Ketapang yang disebabkan oleh faktor selain masalah alam atau cuaca.
Ipuk menilai para pengemudi telah menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami di lapangan, terutama saat terjadi kemacetan secara masif.
“Alhamdulillah, melalui pertemuan ini semua saling terbuka. Ada solusi yang dihasilkan dan nantinya kita lanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
“Upaya ini semua kita lakukan berdasarkan aspirasi masyarakat. Kita mohon support ke provinsi dan kementerian agar ada solusi yang diberikan,” imbuhnya.
Pada bagian lain, terdapat pula usulan terkait pelebaran jalan nasional menuju Pelabuhan Ketapang serta percepatan pembangunan dermaga di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk.
Usai pertemuan, Bupati Ipuk langsung berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur dan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Surat tersebut berisi sejumlah usulan untuk mengatasi persoalan di Pelabuhan Ketapang.
Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi juga pernah mengirimkan surat kepada Kementerian Perhubungan terkait permohonan penambahan kapal berukuran besar pada lintasan penyeberangan Jawa–Bali.
Perwakilan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (Gapiber), Muhlasin (39), mengaku lega setelah mendengar langsung tanggapan Bupati Ipuk dan memperoleh kesepakatan yang diharapkan.
“Alhamdulillah, kita pulang membawa hasil dan bisa memberi kabar bahagia ke teman-teman jika sudah ada kesepakatan. Terima kasih banyak, Ibu Bupati, atas dukungannya,” ujarnya.
Sebelumnya, para sopir sempat menggelar aksi di Kantor Pemkab Banyuwangi pada Rabu (14/10/2026). Mereka meminta bertemu langsung dengan Bupati Ipuk dan akhirnya ditemui pada Kamis (15/10/2026). (MM)
Penulis: M. Mudzakir
Editor: Imam A. Hanifah
