Seoul, Swa News– Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, saat ini menghadapi tekanan besar setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan.

Kejaksaan Korea Selatan, pada Rabu (11/12/2024), memutuskan untuk melarang presiden bepergian ke luar negeri selama proses penyelidikan berlangsung.

Langkah ini diambil untuk memastikan tidak adanya upaya menghindar dari proses hukum.

Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan

Presiden diduga terlibat dalam sejumlah keputusan politik dan administratif yang menyalahgunakan posisinya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Meskipun rincian kasus masih belum sepenuhnya terungkap ke publik, penyelidikan ini diyakini mencakup skandal besar yang melibatkan pejabat tinggi lainnya.

Kejaksaan menyatakan, larangan bepergian ini bertujuan untuk mencegah terganggunya penyelidikan, mengingat posisi presiden yang strategis dan berpengaruh di dalam negeri maupun luar negeri.

Reaksi Publik dan Pemerintah

Berita penetapan tersangka terhadap presiden segera menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak memuji langkah hukum ini sebagai bentuk kesetaraan di hadapan hukum, sementara yang lain menganggapnya bermuatan politis.

“Ini adalah momen penting bagi demokrasi Korea Selatan, di mana pemimpin tertinggi negara pun tidak kebal hukum,” kata seorang analis politik setempat.

Di sisi lain, kantor kepresidenan belum memberikan pernyataan resmi terkait status hukum presiden.

Beberapa anggota kabinet juga dilaporkan tengah dievaluasi untuk keterlibatan mereka dalam kasus yang sama.

Kejaksaan menyebut proses hukum terhadap presiden akan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sementara itu, masyarakat Korea Selatan terus memantau perkembangan kasus ini sebagai ujian bagi integritas sistem hukum negara mereka.

Kasus ini menjadi salah satu skandal politik terbesar dalam sejarah Korea Selatan, mengingat jabatan presiden sebelumnya juga kerap terjerat skandal serupa.

Kini, dunia internasional pun menyoroti bagaimana Korea Selatan akan menangani kasus ini, terutama mengingat dampaknya terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik. (MMU)