Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Batu, Swa News– Pemerintah Kota Batu mengambil langkah strategis untuk mengakselerasi transformasi digital di lingkungan birokrasi. Upaya ini diwujudkan melalui penjajakan kerja sama guna membangun sistem layanan publik yang menyeluruh dan terhubung sampai ke level desa.
Wakil Wali Kota Heli Suyanto menekankan satu prinsip penting, digitalisasi pemerintahan harus berorientasi pada hasil dan dampak. Menurutnya, menghadirkan teknologi bukan sekadar untuk mengejar tren atau menambah daftar aplikasi baru yang justru membingungkan masyarakat. Fokus utamanya adalah menciptakan sistem yang benar-benar memudahkan urusan warga.
Baca juga: Hari Bhayangkara Ke-80, Polres Batu Olahraga Bersama Pererat Soliditas
“Digitalisasi harus benar-benar mempermudah pelayanan masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, serta berkelanjutan,” ujarnya, Sabtu (27/6/2026).
Pembahasan awal terkait rencana kolaborasi itu disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, saat menerima audiensi CEO Immortal di Ruang Kerjanya pada Jumat, 26 Juni 2026 kemarin.
Politikus Gerindra itu menjabarkan bahwa sistem digital ideal harus memenuhi tiga fungsi kunci. Pertama, menyederhanakan proses birokrasi yang selama ini dinilai rumit dan memakan waktu. Kedua, menyediakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.
“Ketiga, membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang efektif, terbuka untuk pengawasan publik, dan bisa berjalan secara berkelanjutan tanpa bergantung pada solusi sesaat,” bebernya.
Meski memiliki visi besar, Pemkot Batu juga realistis mengakui adanya hambatan yang perlu dibereskan terlebih dahulu. Heli menyoroti tiga persoalan utama. Pertama adalah tumpang tindih aplikasi di tingkat desa, di mana setiap perangkat daerah kerap mengembangkan atau menggunakan sistemnya sendiri-sendiri. Kedua, belum adanya integrasi data antar perangkat daerah, sehingga informasi menjadi terpisah-pisah.
“Ketiga, adanya ketergantungan yang cukup besar kepada pihak ketiga untuk mengelola sistem digital, yang berpotensi menghambat kemandirian dan pengembangan teknologi milik daerah di masa depan,” urainya.
Konsep Platform Pemerintahan Digital Terintegrasi dan Mandiri
Untuk menjawab tantangan itu, Heli menyampaikan, CEO Immortal mengajukan konsep platform pemerintahan digital yang bersifat terintegrasi dan mandiri. Keunggulan utama dari konsep ini adalah skema kepemilikan penuh oleh Pemerintah Kota Batu.
“Artinya, seluruh kode sumber sistem akan menjadi aset Pemkot, sehingga pemerintah memiliki kedaulatan penuh untuk mengembangkan, memelihara, dan menyesuaikan platform sesuai kebutuhan daerah tanpa terikat pada satu vendor,” jelas Heli.
Platform yang dirancang tidak bersifat parsial, melainkan satu ekosistem digital yang saling terkoneksi. Beberapa modul utama yang ditawarkan meliputiz sistem administrasi desa untuk mempercepat layanan kependudukan, portal keterbukaan informasi publik untuk akuntabilitas, etalase digital khusus UMKM guna mendorong ekonomi lokal, dashboard Satu Data sebagai pusat komando informasi pembangunan, serta integrasi sistem buku tamu dan perjalanan dinas.
” Dengan semua modul berjalan dalam satu ekosistem, diharapkan birokrasi menjadi lebih lincah, data lebih valid, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat serta terukur,” ulas Heli. (SL)
Penulis: Sholeh
Editor: M. Munif
