Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
MALANG, Swa News — Pakar Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Agus Supriadi, Lc., M.H.I., menilai fenomena ‘Stop The Wedding’ yang viral di media sosial sebagai bentuk kesadaran kritis generasi muda terhadap risiko pernikahan yang tidak sehat.
Sebagaimana dilangsir dari laporan resmi Humas UMM, tren yang bermula dari TikTok ini memicu gelombang warganet untuk membagikan tangkapan layar percakapan bermasalah atau ‘red flag’ dari pasangan mereka. Fenomena ini secara tidak langsung mengajak generasi muda untuk lebih berani mengambil keputusan pahit demi masa depan yang lebih stabil secara mental dan spiritual.
Dr. Agus Supriadi menegaskan bahwa gerakan ini merupakan cerminan kegelisahan yang logis di tengah tingginya realitas buruk dalam rumah tangga. Menurutnya, kesadaran terhadap potensi KDRT dan tuntutan ekonomi yang tidak realistis patut dihargai sebagai bentuk perlindungan diri.
“Banyak dari mereka yang awalnya memiliki angan-angan pernikahan indah, kini dihantui realitas buruk. Tren Stop The Wedding ini maknanya sangat rasional sebagai wujud keberanian menolak relasi yang berbahaya dan manipulatif,” tegasnya dalam keterangan tertulis pada 17 November 2026.
Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, Agus memaparkan bahwa hukum menikah bersifat subjektif dan terbagi menjadi lima kategori, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, hingga haram. Hal ini sangat bergantung pada kesiapan fisik, mental, dan ekonomi individu yang bersangkutan. Islam mengedepankan konsep istitha’ah atau kemampuan, sehingga jika ditemukan kondisi yang membahayakan jiwa atau ketenangan batin, maka menunda atau membatalkan pernikahan sangat diperbolehkan demi menjaga kemaslahatan umat.
Sebagai solusi konkret, Agus mengingatkan pentingnya pemenuhan tujuh dimensi kesiapan sebelum berumah tangga, yang meliputi aspek biologis, kesehatan fisik, kognitif, emosional, sosial, spiritual, dan moral. Ia juga memperkenalkan metode PLS (Pause, Listen, Solve) sebagai strategi manajemen konflik.
“Lebih baik berani mengambil jeda untuk mematangkan diri dan menyadari red flag sejak dini, daripada memaksakan sebuah ikatan yang pada akhirnya mengorbankan keselamatan dan ketenangan jiwa,” pungkasnya.


















