Jakarta, Swa News – Koordinator Jaringan Rakyat Pantura (JRP), Sandi Martapraja, mengklaim bahwa pembuatan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di kawasan pesisir Tangerang dilakukan melalui swadaya masyarakat.
Sandi berkali-kali meyakinkan peserta diskusi di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang dipandu jurnalis senior Karni Ilyas.
Namun, banyak sanggahan dari peserta diskusi terkait rasionalitas kemampuan ekonomi nelayan pesisir Tangerang yang diklaim melakukan swadaya tersebut.
Salah satu sanggahan datang dari Kholid, peserta yang mewakili nelayan Banten. Sebagai nelayan sehari-hari, Kholid memahami betul situasi ekonomi nelayan.
Menurutnya, kondisi ekonomi nelayan Tangerang sangat berat, sehingga mustahil mereka mampu melakukan swadaya untuk pembuatan pagar laut dari bambu tersebut.
“Bagaimana mampu bayar iuran untuk swadaya pembuatan pagar laut? Untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya operasional saja sudah sangat susah,” tegas Kholid.
Namun, pendukung pembuatan pagar laut, seperti staf aparat desa, LSM, dan pihak lain, tetap berusaha memberikan argumen pembenaran. Meski begitu, argumen mereka mampu dibantah oleh Kholid.
Bahkan sebelum muncul kabar mengenai keterkaitan pagar laut dengan pihak konglomerat Aguan, Kholid telah mengungkap adanya HGB dan SHM yang dimiliki pengusaha yang mendapat PSN.
“Kita tahu siapa yang bermain di balik pemagaran laut ini. Ada konglomerat yang telah mendapatkan PSN dari penguasa sebelumnya,” jelas Kholid.
Argumen Kholid tentang keterbatasan kemampuan ekonomi nelayan Tangerang sangat realistis. Ia menegaskan, tidak mungkin masyarakat nelayan mampu membiayai swadaya pembuatan pagar laut tersebut.
Jika dihitung, biaya pembuatan pagar laut dari bambu sepanjang 30,16 kilometer sangat besar. Harga bambu 6 meter per batang diperkirakan minimal Rp15 ribu, sedangkan harga tertinggi di Tangerang bisa mencapai Rp22 ribu.
Untuk setiap meter pagar dibutuhkan 15 batang bambu, sehingga anggaran per meternya mencapai Rp225 ribu. Dengan panjang pagar 30 kilometer, total biaya untuk bambu saja mencapai Rp9,6 miliar.
Ditambah biaya tenaga kerja yang diperkirakan sebesar 30% dari total anggaran, sekitar Rp3 miliar, maka secara keseluruhan biaya yang dibutuhkan mencapai Rp12,6 miliar.
Belum lagi ada kebutuhan papan catwalk dengan harga Rp75 ribu per meter, material pendukung Rp20 ribu per meter, serta tambahan biaya transportasi dan konsumsi yang tidak sedikit.
Melalui perhitungan tersebut, dapat dinilai siapa yang lebih masuk akal: Koordinator Jaringan Rakyat Pantura (JRP), Sandi Martapraja, atau Kholid, nelayan Banten?
Bisa diduga, ada keuntungan besar yang beredar dalam skandal ini. (is)
