Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News — Kasus dugaan korupsi anggaran pakan dan perawatan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) memicu reaksi keras dari kalangan legislatif. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengecam keras praktik tersebut.
Penyelewengan dana operasional konservasi tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak langsung pada penderitaan fisik satwa akibat kekurangan gizi hingga risiko kematian.
“Perkara ini harus diusut secara tuntas karena menyangkut bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga menyentuh mandat negara dalam melindungi satwa dan menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Pelaku harus mendapat hukuman tegas, dan penegak hukum harus bisa menemukan semua pihak yang bertanggung jawab,” tegas Daniel dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/7/2026).
Baca juga: Spider-Man: Brand New Day di Malang Raya, Tiket Termurah Hanya 20 rb
Politisi dari Fraksi PKB tersebut menyoroti betapa mirisnya tindakan Korupsi Pakan Satwa KBS. Mengingat satwa tidak memiliki kemampuan untuk menyuarakan penderitaan yang mereka alami akibat berkurangnya pasokan pakan dan fasilitas kesehatan veteriner.
Korupsi Pakan Satwa KBS, Momentum Reformasi dan Audit Nasional
Atas munculnya kasus ini, Daniel mendesak pemerintah agar menjadikan skandal KBS sebagai momentum melakukan evaluasi menyeluruh. Ia mendorong digelarnya audit nasional terhadap tata kelola seluruh lembaga konservasi di Indonesia.
Menurutnya, audit tersebut tidak boleh sebatas memeriksa laporan administrasi keuangan, tetapi wajib mengukur indikator riil di lapangan, seperti mutu pakan, standar layanan kesehatan veteriner, hingga tingkat kesejahteraan satwa (animal welfare).
“Pemerintah juga harus membangun sistem transparansi anggaran konservasi berbasis kinerja. Belanja untuk pakan satwa, pemeliharaan kandang, hingga program konservasi harus dapat diawasi secara akuntabel agar kepercayaan publik pulih,” ujar legislator dapil Kalimantan Barat I tersebut.
Di akhir pernyataannya, Daniel juga meminta kementerian terkait untuk memastikan operasional harian KBS, khususnya pasokan pakan dan perawatan medis, tetap berjalan optimal selama proses hukum berlangsung agar satwa tidak menjadi korban berulang dari perkara ini.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menetapkan mantan Direktur Utama KBS, Choirul Anwar, sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan dana senilai Rp10,2 miliar yang disinyalir telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.(ARD)
Penulis: Ardian F. R
Editor: M. Munif
