Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Banyuwangi, Swa News – Dinas PU CKPP Kabupaten Banyuwangi kini harus memutar otak untuk menjalankan berbagai program pembangunan infrastruktur pada 2026.
Pasalnya, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak pada berkurangnya transfer dana ke daerah, sehingga fiskal Kabupaten Banyuwangi mengalami pengurangan hingga Rp665 miliar.
Kondisi tersebut turut berimbas pada alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman (PU CKPP) Kabupaten Banyuwangi yang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan APBD Tahun 2026, pagu anggaran Dinas PU CKPP ditetapkan sebesar Rp116.034.849.719. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari program kerja rutin, belanja operasional, hingga pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
Dari total anggaran tersebut, Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp7.155.357.720, Belanja Modal Rp41.269.343.397, dan Belanja Transfer sebesar Rp74.765.506.322.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi, Cahyanto Hendri Wahyudi, mengatakan bahwa anggaran yang diterima instansinya pada tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.
“Yang sebelumnya pada tahun 2025 alokasi anggaran untuk Dinas PU CKPP sebanyak 201 miliar yang terbagi dalam 4 bidang, sedangkan pada tahun 2026 ini Dinas PU CKPP hanya mendapat porsi anggaran 40 miliar dan juga akan dialokasikan untuk 4 bidang,” ujarnya kepada Swa News, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, keterbatasan anggaran tersebut menjadi tantangan besar karena kebutuhan pembangunan infrastruktur masih cukup tinggi. Saat ini, kondisi jalan yang mengalami kerusakan mencapai sekitar 20 persen dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 3.195 kilometer.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, PUCKPP Kabupaten Banyuwangi menyiapkan sejumlah langkah alternatif guna memastikan program prioritas tetap dapat berjalan.
Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mengajukan dukungan pendanaan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Untuk menyiasati kekurangan anggaran dalam dinas kami, kami akan mengajukan proposal pada Kementerian PUPR supaya ikut serta mendanai perbaikan jalan,” ungkap Cahyanto.
Selain mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, pihaknya juga akan membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Selain itu kami juga akan menggandeng pihak swasta untuk pemenuhan kebutuhan anggaran Dinas PU CKPP melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR),” pungkasnya.
Melalui berbagai skema pendanaan tersebut, PUCKPP Kabupaten Banyuwangi berharap kebutuhan pembangunan infrastruktur dan perbaikan jalan tetap dapat berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran daerah. (RD)
Penulis: RD
Editor: Imam Abu Hanifah
