Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Malang, Swa News– Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali melakukan terobosan di sektor transportasi massal. Tiga koridor baru Bus Trans Jatim disiapkan untuk beroperasi di wilayah Malang Raya, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.
Langkah ini menindaklanjuti arahan Gubernur Jatim. “Instruksi dari Ibu Gubernur untuk tahun 2025 ini mulai melakukan proses awal Bus Trans Jatim koridor Malang Raya,” ujar Nyono, Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Senin (19/5/2025).
Tak hanya menyiapkan koridor baru, Dishub Jatim juga tengah mengkaji potensi jalur penghubung antara Sidoarjo dan Malang serta integrasi dengan sistem Trans Jatim di Surabaya Raya. “Masih kita kaji lebih dalam,” tambah Nyono.
Baca juga: Komisaris PT GAG Nikel Disorot, Gus Fahrur Dituding Langgar Etika dan Citra PBNU
Sementara itu, Pemerintah Kota Malang menyambut baik kehadiran Trans Jatim. Salah satu langkah konkret adalah mengubah fungsi angkutan kota (angkot) menjadi armada feeder bagi rute utama Trans Jatim.
Widjaja Saleh Putra, Kepala Dishub Kota Malang, menyatakan bahwa kajian awal terkait rencana ini telah dilakukan. “Sudah ada kajian awal, tapi masih berupa konsep. Nantinya kami akan diskusikan dengan para paguyuban sopir angkot di Kota Malang,” ujarnya.
Widjaja menegaskan bahwa konsep feeder bukan hanya penyesuaian sistem, melainkan solusi adaptif bagi sopir angkot di era digital. “Kami ingin angkot bisa dialihkan dan difungsikan untuk mendukung sistem feeder. Sehingga tetap ada peran mereka dalam ekosistem transportasi publik,” katanya.
Saat ini tercatat 15 trayek angkot di Kota Malang. Namun, tak semua aktif. Trayek AG (Arjosari–Gadang) misalnya, hanya mencatatkan load factor 30 persen. Padahal, standar idealnya adalah 70 persen.
Menariknya, respons dari para sopir terbilang positif. Mereka menyambut baik rencana ini sebagai angin segar. “Kata kuncinya adalah kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Ini kesempatan mereka agar bisa bersaing dan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman,” ujar Widjaja.
Dishub Kota Malang menargetkan kajian rampung dalam waktu dekat agar integrasi sistem transportasi ini bisa segera dijalankan. Ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah menghadapi dominasi transportasi online di wilayah perkotaan.(Ism)
