Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
MALANG, Swa News — Sejumlah pakar Universitas Brawijaya (UB) memberikan catatan kritis terkait wacana relokasi sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo sebagai bagian dari strategi konservasi satwa langka.
Sebagaimana dilangsir dari laporan resmi Prasetya UB pada Rabu (18/11/2026), para ahli menekankan bahwa pemindahan ini memerlukan kajian ilmiah komprehensif serta peninjauan kerangka hukum yang ketat untuk menjamin keberlangsungan hidup spesies tersebut di habitat barunya.
Aspek kelayakan habitat di Alas Purwo harus ditinjau dari ketersediaan pakan, sumber air, ruang jelajah, hingga daya dukung lingkungan yang memadai. Asyief menjelaskan bahwa pemindahan satwa liar berisiko tinggi memicu stres, gangguan reproduksi, hingga kematian jika proses adaptasi gagal.
Selain itu, potensi kompetisi dengan satwa lokal dan penularan penyakit menjadi ancaman nyata yang harus dimitigasi melalui enam kajian utama, yakni biogeografi historis, kesesuaian habitat, populasi dan genetika, interaksi ekologis, kesehatan satwa, serta aspek sosial dan keamanan kawasan.
Dari perspektif medis, drh. Andreas Bandang Hardian, MVSc., dosen Fakultas Kedokteran Hewan UB, menyoroti perbedaan karakteristik lingkungan yang cukup kontras antara Ujung Kulon dan Alas Purwo. Berdasarkan pengamatannya, Alas Purwo memiliki iklim lokal yang cenderung lebih kering dengan kelembapan lebih rendah.
Kondisi ini dikhawatirkan tidak mendukung perilaku alami badak, terutama aktivitas berkubang di lumpur yang sangat krusial bagi fisiologi mereka. Bandang juga menekankan tantangan medis berupa keterbatasan data referensi klinis normal untuk satwa endemik Indonesia, yang mempersulit penentuan status kesehatan hewan sebelum dan sesudah translokasi.
Menutup analisisnya, Asyief menekankan bahwa relokasi ini bukan sekadar urusan teknis pemindahan satwa antar-taman nasional, melainkan sebuah tindakan konservasi strategis yang harus memiliki landasan hukum yang kuat. Akuntabilitas secara ekologis dan hukum menjadi syarat mutlak agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi upaya penyelamatan Badak Jawa.
“Ini merupakan tindakan konservasi strategis yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara ekologis sekaligus hukum,” pungkasnya, mengingatkan bahwa setiap langkah harus didasarkan pada pertimbangan ilmiah yang matang demi menghindari kegagalan seperti yang pernah terjadi pada masa lalu.


















