Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Malang, Swa News – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengambil langkah tegas dengan membatalkan rencana kegiatan retreat bagi 345 kepala sekolah SD dan SMP yang semula dijadwalkan pada akhir Oktober 2026. Sebagaimana dilangsir dari laporan Kompas.com, pembatalan ini menyusul polemik terkait alokasi anggaran sebesar Rp 300 juta yang dinilai tidak efisien dan kurang tepat sasaran oleh berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Malang.
Wahyu menegaskan bahwa meskipun format retreat ditiadakan, agenda peningkatan kapasitas tetap akan berjalan melalui mekanisme yang lebih akuntabel dan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Saya sudah memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sejak awal wacana ini ramai. Saya instruksikan secara tegas agar kegiatan dengan format retreat tersebut tidak dilaksanakan,” ujar Wahyu Hidayat dalam keterangannya pada Selasa (20/10/2026).
Ia menampik anggapan bahwa keputusan ini diambil secara mendadak hanya karena tekanan publik, melainkan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga integritas penggunaan anggaran.
Rencana retreat ini awalnya digagas oleh Disdikbud Kota Malang sebagai respons atas kasus dugaan tindak kekerasan terhadap siswa yang menyeret mantan Kepala SMP Negeri 18 Kota Malang. Namun, besarnya anggaran yang mencapai Rp 300 juta untuk acara sehari di Gedung Islamic Center memicu kecurigaan mengenai urgensi kegiatan tersebut.
Wahyu menilai bahwa langkah evaluasi merupakan instrumen pembinaan serta pengawasan yang sangat krusial demi menjaga mutu kepemimpinan di lingkungan pendidikan tanpa harus bergantung pada alokasi anggaran khusus. Dengan pembatalan ini, Pemkot Malang berkomitmen untuk mengembalikan fokus program pada pengembangan kapasitas yang lebih substansial dan transparan.
