Suarakan Gagasan Anda di Swaindonesia.com
Apakah Anda akademisi, praktisi, pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S1, S2 dan S3 atau guru dan siswa? Bagikan opini, analisis, berita maupun artikel lainnya kepada ribuan pembaca kami.
Jakarta, Swa News – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan menyoroti sejumlah persoalan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penilaian CELIOS tersebut berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai tidak efektif, tekanan psikologis masyarakat, kondisi ekonomi, hingga kapasitas kepemimpinan Presiden.
Dalam laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut, sebanyak 75 persen dari 1.142 responden masyarakat umum mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah. Selain itu, 67 persen responden menyatakan stres dengan perilaku Presiden Prabowo.
Perlu diketahui, survei yang dilakukan CELIOS tersebut juga mencakup persoalan ekonomi. Hasilnya, sebanyak 82 persen responden masyarakat menilai pajak dan pungutan lain turut membebani kondisi ekonomi saat ini. Selain itu, terungkap bahwa 62 persen responden menilai pemerintah tidak mampu mengatasi persoalan pengangguran dan penyediaan lapangan kerja. Sementara itu, 53 persen responden menilai kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya.
Penanganan karhutla juga mendapat penilaian negatif dari kelompok ahli. Sebanyak 96 persen responden ahli menilai upaya pemerintah menangani karhutla selama dua tahun terakhir tidak efektif. Rinciannya, 74 persen menilai penanganan karhutla sangat tidak efektif, sedangkan 22 persen lainnya menilai tidak efektif.
Penilaian negatif juga terlihat pada kapasitas kepemimpinan Presiden Prabowo. Sebanyak 71 persen ahli menilai kemampuan Prabowo dalam mengambil keputusan strategis tidak memadai. Sementara itu, 22 persen lainnya menilai kapasitas tersebut kurang memadai. Dengan demikian, 93 persen responden ahli memberikan penilaian negatif terhadap kapasitas pengambilan keputusan strategis Presiden.
Kekhawatiran kelompok ahli juga berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Prabowo. Sebanyak 83 persen responden mengaku sangat khawatir, sedangkan 10 persen lainnya menyatakan khawatir terhadap aspek tersebut. (AR)
Penulis: Abdurahman
Editor: Imam A. Hanifah
