Sumenep, Swa News– Tambahan unit mesin baru pada akhir 2025 tidak mengubah ketidakpastian aliran listrik di Pulau Sapudi. Hingga saat ini, pemadaman listrik masih saja sering terjadi kadangkala sampai lebih dari 12 jam. Kritik tajam diutarakan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Komisi III terhadap pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sapudi, Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kepulauan Kangean. (16/3/2026)
Mas’ud Ali, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep, mengkritik tajam pengelolaan PLTD Sapudi. Sebagai salah satu putra daerah Kepulauan Sapudi, menurutnya gangguan pasokan listrik di Pulau Sapudi tidak seharusnya terjadi. Pasalnya, di akhir tahun 2025 pengajuan penambahan mesin sudah terealisasi sebagian dengan mendatangkan unit mesin baru pada bulan Februari.
“Mesin sebagian sudah dibelikan yang baru di akhir 2025. Saya juga belum tahu penyebabnya apa kok masih sering padam,” terangnya kepada jurnalis Swa News.
Lebih lanjut, Mas’ud menjelaskan bahwa seringnya pemadaman listrik di Pulau Sapudi secara pribadi membuatnya resah. Apalagi bagi masyarakat yang memiliki usaha, kondisi ini tentu sangat merugikan secara ekonomi. Banyak pelaku usaha yang membutuhkan pasokan listrik terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli solar guna menjalankan diesel secara mandiri.
Baca juga: Idul Fitri 1447 H Jatuh pada 20 Maret 2026 Keputusan Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang
“Tidak hanya saya yang dirugikan, masyarakat Sapudi juga dirugikan. Masyarakat yang punya usaha butuh penerangan. Butuh berapa banyak solar untuk diesel setiap hari? Tentu lebih banyak,” tambahnya geram.
Hampir Tiap Hari Pemadaman Listrik di Pulau Sapudi
Bus, salah satu tokoh masyarakat di Pulau Sapudi, mengungkapkan bahwa hampir setiap hari terjadi pemadaman listrik. Bahkan, sering kali tidak sesuai dengan pemberitahuan jadwal pemadaman yang dikirimkan pihak PLN.
“Hampir tiap hari mati. Biasanya mulai setelah sahur, nanti nyala mendekati magrib. Di pemberitahuan jadwal pemadaman yang dikirim di grup warga, pemadaman 7 jam dari pukul 17.00–24.00 WIB, tapi ternyata kadang sampai 12 jam. Daerah yang kena dampak juga sering tidak sesuai,” ungkapnya.
Senada dengan Bus, Sakinah, mahasiswa Universitas Merdeka Malang sekaligus aktivis HMI Cabang Malang, mengungkapkan bahwa pemadaman listrik di Kepulauan Sapudi sudah berlangsung sejak ia mengenyam bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga kini menempuh kuliah semester 5. Ia menilai kondisi ini sudah tidak wajar dan seharusnya ada evaluasi dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Padahal, sejak tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sumenep menyatakan listrik di Kepulauan Sapudi akan menyala 24 jam, tetapi praktik di lapangan hampir tiap hari selalu padam.
“Sejak aku SMP, pemadaman listrik di sini sudah jadi makanan sehari-hari, kak. Padahal dulu, 2018, katanya bakal nyala 24 jam, tapi ternyata ya sama saja, tidak ada perubahan. Seharusnya ada evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep,” keluhnya kepada jurnalis Swa News.
Laporan keluhan masyarakat terkait ketidakpastian pasokan listrik sudah sering dikirimkan ke ULP Kepulauan Kangean. Kondisi ini sangat memengaruhi masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada pasokan listrik. Jurnalis Swa News juga telah berupaya menghubungi pimpinan PLTD Gayam untuk meminta keterangan, namun hingga berita ini ditayangkan belum ada respons ataupun penjelasan resmi dari pihak terkait. HND
