Malang, Swa News — Dalam momentum halal bihalal bersama masyarakat dan tokoh daerah Malang Raya di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, Ahmad Irawan menyinggung kebijakan Kementerian Dalam Negeri terkait Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Program Strategis Nasional Kementerian ATR/BPN tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (09/04/2026).
Dalam sambutan awalnya, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar tersebut menekankan pentingnya menjaga silaturahmi sebagai fondasi dalam membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
“Halal bihalal bukan sekadar tradisi, tetapi menjadi sarana untuk saling memaafkan, memperkuat persatuan, serta menyatukan kembali energi kebangsaan kita,” ujarnya.
Baca juga:Prediksi JK Terkait Defisit Fiskal dan Kemungkinan Potensi Chaos
Lebih lanjut, Irawan juga kembali menyinggung kebijakan Work From Home (WFH) untuk ASN dari Kemendagri agar benar-benar efektif dalam mendorong efisiensi penggunaan bahan bakar minyak, serta dapat diterapkan secara optimal di daerah, khususnya Malang Raya.
“Saat ini kami diamanatkan di Komisi II. Kebijakan dari Kemendagri soal WFH untuk ASN harapannya bisa berjalan sesuai tujuan, yakni mengurangi penggunaan BBM,” terangnya.
Ahmad Irawan Siap Kawal Kebijakan Sertifikasi Tanah di Malang Raya
Tak hanya itu, Ahmad Irawan juga menyampaikan komitmennya untuk mengawal Program PTSL Kementerian ATR/BPN agar dapat terserap maksimal di wilayah Malang Raya. Menurutnya, pada tahun ini tersedia sekitar 50 ribu kuota sertifikasi tanah.
“Ini yang harus kami dorong agar bisa terserap di semua kecamatan di Malang Raya. Mudah-mudahan bisa mencapai 70–80 persen, syukur-syukur kalau bisa lengkap,” tambahnya.
Acara ini dihadiri berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, hingga perwakilan organisasi kepemudaan dan keagamaan. Para peserta menyambut positif kegiatan ini dan berharap momentum seperti ini terus dijaga sebagai bentuk kedekatan antara wakil rakyat dan masyarakat. (MJL)
