Malang, Swa News — Memasuki usia ke-112 tahun, Kota Malang dihadapkan pada berbagai persoalan klasik perkotaan yang belum terselesaikan. Di balik sejarah panjang dan identitas sebagai kota pendidikan, tantangan dalam tata kelola kota dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang serius.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, mengkritisi minimnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak terkait. Menurutnya, momentum hari jadi seharusnya menjadi refleksi untuk memperkuat sinergi pembangunan, bukan sekadar seremoni.
“Penyelesaian problem-problem dasar perkotaan tentu menjadi konsentrasi utama, seperti banjir, kemacetan, dan persoalan sampah. Hal ini harus dibarengi dengan keberpihakan anggaran dalam APBD serta kreativitas dalam mengakses program dari pemerintah pusat,” ujarnya, Selasa (1/4/2026).
Baca juga: HUT ke-112 Kota Malang, DPRD Soroti PR Urban: Parkir, Banjir hingga Tata Kota Belum Tuntas
Ia menegaskan, konsep pembangunan yang baik tidak akan berjalan tanpa dukungan nyata dari kebijakan anggaran dan komitmen kepala daerah. Dalam hal ini, diperlukan keberanian serta kemauan politik (political will) dari wali kota untuk benar-benar memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
“Percuma konsep bagus jika tidak ada keberpihakan anggaran. Perlu ada goodwill dan political will dari kepala daerah,” tegasnya.
Pentingnya Kolaborasi lintas sektor
Lebih lanjut, Anas—yang akrab disapa Sam Anas—juga menyoroti pentingnya pelibatan berbagai elemen, mulai dari dunia kampus hingga sektor usaha, dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya lokal, khususnya generasi muda daerah. Hal ini dinilai krusial mengingat karakter Kota Malang sebagai kota urban sekaligus kota pendidikan yang memiliki potensi besar.
“Pembangunan sumber daya lokal, terutama putra daerah, harus menjadi perhatian agar mampu bersaing. Ini penting karena Malang adalah kota urban dan pendidikan,” pungkasnya.
Di usia yang telah melampaui satu abad, harapan masyarakat terhadap wajah Kota Malang yang lebih tertata dan responsif masih terus mengemuka. Namun tanpa kolaborasi yang kuat dan kebijakan yang berpihak, julukan “Malang Mbois” berpotensi hanya menjadi slogan tanpa realisasi nyata.(MJL)
