Profil Gus Yahya: Ketua Tanfidziyah PBNU di Tengah Isu ‘Kudeta’ ala Syuriyah

Jakarta, Swa News– Yahya Cholil Staquf, yang akrab disapa Gus Yahya, lahir pada 16 Februari 1966 di Rembang. Ia dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka Indonesia dan saat ini memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmat 2022–2027. Sebelumnya, ia tercatat pernah mengemban amanah sebagai Katib ‘Aam PBNU pada periode 2015–2021.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf di Jakarta, 26 Agustus 2025. Tempo/Ilham Balindra

KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) lahir dari keluarga pesantren yang memiliki tradisi keilmuan Islam yang kuat. Ia merupakan putra ulama kharismatik KH M. Cholil Bisri, serta keponakan KH A. Mustofa Bisri (Gus Mus). Ia juga merupakan kakak kandung Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Hingga saat ini, KH Yahya Cholil masih menjadi pengasuh Pondok Pesantren Raudlotut Tholibin, Leteh, Rembang.

Dalam proses menimba ilmu agama, Gus Yahya pernah menempuh pendidikan pesantren di bawah bimbingan KH Ali Maksum di Madrasah Al-Munawwir Krapyak, Bantul, Yogyakarta. Ia juga merupakan lulusan SMA Negeri 1 Yogyakarta. Untuk jenjang perguruan tinggi, ia adalah alumni Sosiologi FISIPOL Universitas Gadjah Mada.

Ketika berkuliah di UGM, ia aktif berorganisasi. Tercatat, pada 1986–1987, ia menjabat sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Fisipol UGM Cabang Yogyakarta.

Baca juga: Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf Dipaksa Mundur, Rais ‘Aam Syuriah Tuai Kritik

Bersama NU

Dalam jejak langkah kepengurusan di Nahdlatul Ulama (NU), Gus Yahya memiliki pengalaman panjang. Ia pernah menjadi Katib ‘Aam PBNU pada 2015–2020 sebelum akhirnya memperoleh mandat memimpin PBNU melalui Muktamar ke-34 di Lampung. Ia menggantikan Prof. KH Said Aqil Siroj yang telah menjabat selama dua periode.

Dalam arah kepemimpinannya, NU akan didorong untuk memperkuat diplomasi agama, rekonsiliasi sosial, serta agenda peradaban.

Dalam Politik dan Pemerintahan

Gus Yahya memiliki pengalaman dalam pemerintahan sejak muda. Ia pernah menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ia juga pernah menduduki posisi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Pada 31 Mei 2018, Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Dalam isu politik global, peran internasional Gus Yahya cukup mencolok terutama terkait perdamaian dan dialog antaragama. Pada 2014, ia turut mendirikan lembaga keagamaan Bait ar-Rahmah di California, Amerika Serikat, yang fokus pada kajian Islam rahmatan lil ‘alamin.

Ia juga terlibat sebagai tenaga ahli dalam Dewan Eksekutif Agama-Agama Amerika Serikat–Indonesia, sebuah kerja sama bilateral yang ditandatangani Presiden Barack Obama dan Presiden Jokowi pada 2015. Dalam berbagai kesempatan, Gus Yahya kerap mewakili GP Ansor dan PKB dalam jejaring politik internasional seperti Centrist Democrat International (CDI) dan European People’s Party (EPP).

Baca juga : Kontroversi Zainal Habib: Menag Tegas Tolak Pelecehan, Rektor UIN Malang Tetap Angkat Plt WR AUPK, Tuai Kritik Dosen Hingga Mahasiswa

Selain itu, ia beberapa kali tampil sebagai pembicara utama di forum global. Pada Juni 2018, ia berbicara dalam forum American Jewish Committee (AJC) di Israel.

Dalam berbagai pertemuan itu, hal paling mendasar yang ditawarkan Gus Yahya adalah konsep rahmah sebagai solusi atas konflik keagamaan dunia serta dorongan untuk memperkuat pemahaman agama yang damai.

Karena banyaknya keterlibatan Gus Yahya dalam kancah internasional terkait isu agama dan perdamaian, pada Juli 2021 ia kembali mendapat apresiasi dunia melalui pidato kuncinya di International Religious Freedom (IRF) Summit di Washington, DC. Dalam pidatonya bertajuk “The Rising Tide of Religious Nationalism”, ia menjelaskan dinamika bangsa-bangsa yang menghadapi ancaman budaya dan memunculkan gelombang nasionalisme religius. Ia mengingatkan bahwa situasi tersebut berpotensi memicu konflik global bila tidak dikelola dengan bijak.

Hampir di setiap forum global yang membahas isu keagamaan dan peradaban, Gus Yahya selalu konsisten menyuarakan diplomasi moral dan dialog lintas agama sebagai fondasi merumuskan peradaban baru yang rentan dengan konflik. Ia menegaskan bahwa dunia membutuhkan mekanisme baru untuk meredam persaingan nilai dan mencegah munculnya kekerasan atas nama identitas. (RU)