Swa News– Saat ini banyak sekali perdebatan politik soal reposisi institusi Polri. Tapi nampaknya tidak memenuhi kebutuhan elementer dan kurang substantif.
Sebuah perbandingan, kurang lebih 2 tahun yang lalu perdebatan reposisi Polri sangat substantif. Karena adanya desakan reformasi total pada institusi tersebut.
Sementara saat ini hanya menjadi perdebatan politik pada area reposisi struktural.
Dua tahun yang lalu pada era pemerintahan Presiden Jokowi, ada desakan reformasi total yang berasal dari kalangan civil society.
Tapi justeru ketika itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga ikut mendorong proses reformasi total.
Tuntutan reformasi itu sendiri bermula karena indikasi semakin lemahnya profesionalisme kepolisian.
Bahkan kemudian adanya dugaan pelibatan aparat Polri bermain politik praktis untuk rezim penguasa.
Tapi rupanya desakan itu gagal karena tidak ada respon dan political will dari Presiden Jokowi.
Sementara desakan politik reposisi Polri saat ini hanya berputar pada perdebatan klasik. Ada yang mencoba menarik Polri menjadi under bow TNI ikut pola rezim orde baru, ada juga yang mengusulkan posisi Polri dibawah Kemendagri.
Tapi rupanya hingga kini desakan publik untuk reformasi total masih menguat.
Jika kita kalkulasi, apakah Presiden Prabowo punya nyali politik melakukan reformasi total?
Kemudian publik banyak yang meragukan keberanian Presiden Prabowo. Asumsi keraguan itu karena hingga kini masih ada bayang-bayang Jokowi dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
Kalau kita bikin kritik sarkas, jangankan Presiden Prabowo berani membuat kebijakan reformasi, mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saja tidak berani!
Padahal dengan adanya kekuasaan koalisi besar didalam lingkaran politik Presiden Prabowo, jika punya political will kemungkinan akan berhasil.
Bahkan Presiden Prabowo dalam proses reformasi polisi bisa menggunakan model Presiden Georgia, Mikhail Saakashvili.
Ketika menghadapi situasi krusial akibat korupsi yang sangat masif ditubuh polisi, Mikheil Saakashvili membuat kebijakan radikal. Memecat 30 ribu polisi atau sebanyak 90% jumlah polisi Georgia, kemudian mengangkat polisi baru dengan gaji tinggi. Semula bergaji 400 ribu hingga 600 ribu kemudian naik menjadi 5 juta hingga 8 juta.
Akhirnya berhasil setelah kebijakan reformasi, kepolisian Georgia menjadi institusi yang paling dipercaya. Kemudian indeksnya membaik. Semula berada posisi 124 dari 133 negara naik menjadi peringkat 48.
Upaya Presiden Georgia berhasil membuat zero corruption institusi kepolisian.
Permasalahannya, apakah Presiden Prabowo berani membuat keputusan seperti Presiden Georgia Mikhail Saakashvili?
Kami yakin harapan reformasi polisi pada rezim Presiden Prabowo hanyalah ilusi semata. (SC)
